tirto.id - Komnas Perempuan menilai hilangnya keanekaragaman hayati berdampak terhadap kesejahteraan manusia, termasuk terhambatnya pemenuhan hak asasi perempuan.

“Hal ini disebabkan peran dan tugas perempuan di ranah domestik yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, perawatan yang membutuhkan obat-obatan herbal dan sumber ekonomi,” kata Ketua Tim Advokasi Internasional Komnas Perempuan Rainy Hutabarat di Jakarta, dikutip pada Selasa (23/5/2023).

Rainy menyatakan perempuan di pedesaan atau masyarakat adat yang kehilangan sumber daya tanah dan pengelolaan sumber daya alam, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Akibatnya, perempuan desa maupun perkotaan akan sangat tergantung pada pasokan pasar.

“Selain kehilangan sumber pangan dan ekonomi keluarga, perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi yang penuh tekanan hidup,” sambung Rainy.

Komnas Perempuan menilai tingginya keanekaragaman hayati akan membuat ekosistem semakin baik dan berdampak langsung pada produksi pertanian, serta lingkungan hidup yang sehat. Hal tersebut secara tidak langsung memengaruhi kesejahteraan manusia.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyatakan musnahnya keanekaragaman hayati disebabkan buruknya perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam dan bumi.

Dia berpesan agar adanya perubahan pada tingkat individu, rumah tangga, komunitas dan struktural berupa kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam.

“Pembangunan yang ekstraktif wajib mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan kehidupan khususnya ekosistem dan hak asasi manusia,” ujar Siti.

Menurut laporan UNESCO, penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati adalah perubahan iklim, spesies invasif, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, polusi dan urbanisasi. Aktivitas manusia bertanggung jawab sebesar 75 persen dalam faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati.

Kerusakan ekosistem, kembali Rainy, terlihat pada dampak dari konflik SDA dan tata ruang yang diadukan ke Komnas Perempuan.

Perempuan menjadi kehilangan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, baik hutan maupun laut. Hal itu menyebabkan perempuan kehilangan kedaulatan atas pangan dan tergantung pada ekonomi pasar.

“Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk memperkuat implementasi komitmen Indonesia pada forum internasional untuk perubahan iklim,” kata Rainy.