tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mewaspadai dampak dari kebijakan politik Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam tersebut saat ini diketahui terancam gagal bayar utang senilai 31,458 triliun dolar AS.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto mengatakan, meski belum ada dampak signifikan ke pasar keuangan global termasuk pasar keuangan Indonesia, namun pemerintah tetap waspadai kebijakan politik di AS. Terutama dampak akan timbul ke Indonesia.

"Kita belum lihat dampak signifikan ke pasar keuangan global, termasuk spill over ke pasar SBN (Surat Berharga Negara) kita, pasar SBN kita masih sangat baik dan supportive yang menandakan belum dilihatnya dampak debt ceiling di US ini," jelas Suminto dalam konferensi APBN KiTa, di Jakarta, dikutip Selasa (23/5/2023).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengungkapkan saat ini rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan rasio pajak terhadap PDB di Amerika Serikat.

"Meski ada debt ceiling di AS, debt to GDP rasionya sudah di atas 120 persen. Indonesia tahun lalu 39 persen dan dengan tata kelola APBN yang terus kredibel kita siapkan terus menurun ke 38 persen tahun depan," jelas Febrio.

Menurutnya, kondisi di atas masih cukup aman bagi ruang fiskal. Pemerintah sendiri, kata dia akan terus mengupayakan bagaimana APBN bisa seefisien mungkin dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan belanja tepat sasaran, khususnya dalam membantu masyarakat miskin dan rentan.

"Jadi, ini bagian dari manajemen fiskal kita yang modern," kata Febrio lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Dana Moneter Internasional (IMF), Jullie Kozack menilai gagal bayar utang AS akan menimbulkan dampak sangat serius bagi perekonomian AS dan global. Diketahui AS sendiri tercancam gagal bayar utang hingga sekitar 31,458 triliun dolar AS.

"Mengenai plafon utang atau debt ceiling AS, penilaian kami akan terjadi dampak yang sangat serius. Tidak hanya untuk AS tetapi juga untuk ekonomi global jika terjadi gagal bayar utang AS," ucap Jullie Kozack dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (12/5/2023).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Amerika Serikat berisiko kehabisan uang dan gagal bayar atau default jika kongres tidak juga mengambil tindakan terkait kenaikan plafon utang.

"Karena default AS menimbulkan masalah serius. Kami sangat mendorong pihak terkait untuk segera mencapai konsensus, serta menyelesaikan masalah ini secepat mungkin,"ucapnya.

Menurutnya, AS tengah menghadapi beberapa ketidakpastian di ekonomi diantaranya masih berlanjutnya kenaikan suku bunga The Fed, kemudian dampak dari kolapsnya perbankan di AS, hingga sisi pasar tenaga kerja AS.

Dengan demikian, IMF meminta pemerintah AS tetap waspada terhadap kerentanan-kerentanan baru di sektor perbankan AS, termasuk di bank-bank regional, yang dapat muncul dalam penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang lebih tinggi.