Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami keterbatasan ruang fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Rp 2024. Alokasi Belanja wajib mendominasi.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, selain belanja wajib berupa gaji, tunjangan pegawai, dan operasional, ada belanja wajib untuk pemilihan kepala daerah. “Belanja wajib lainnya mandatory, seperti dana alokasi khusus pendidikan, yang akan didetailkan dalam pembahasan APBD,” katanya, Kamis (2/11/2023).

“Yang jelas, pada 2024, lebih banyak pada belanja wajib. Tidak ada lagi belanja infrastruktur yang besar, karena kita kekurangan ruang fiskal, karena ada belanja wajib untuk keperluan pilkada maupun belanja penambahan aparatur sipil negara pasca kitra merekrut hampir empat ribu orang,” kata Halim.

Belanja untuk pegawai memang menjadi beban besar bagi semua daerah. Sebuah daerah bisa memiliki ruang gerak agak luas jika mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang besar. Sementara PAD Jember sendiri diproyeksikan Rp 867 miliar.

“Kabupaten Bojonegoro yang memiliki PAD Rp 4 triliun karena bagi hasil minyak. Kabupaten Badung yang memiliki tingkat wisata tinggi. Surabaya dan Sidoarjo yang daerah industri memiliki ruang fiskal lebih leluasa daripada daerah yang mengandalkan dana alokasi umum dari pusat,” kata Halim.

Sementara itu, Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2024 sudah disepakati bersama oleh DPRD dan Bupati Hendy Siswanto, Rabu (1/11/2023).

“KUA-PPAS adalah posisi yang disepakati dalam hal pendapatan dan belanja. Sudah disepakati, pendapatan yang semula Rp 3,967 triliun, setelah dibahas bertambah menjadi Rp 4,28 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Belanja yang awalnya Rp 3,9 triliun bertambah Rp 311 miliar menjadi Rp 4,264 triliun. Pembiayaan yang semula diproyeksikan Rp 15 miliar menjadi Rp 235 miliar. “Ini baru secara umum. Nanti pembahasan teknisnya di rancangan APBD 2024,” kata Halim.

Tahun depan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember diproyeksikan tumbuh 5,3 persen, tingkat pengangguran menurun jadi 4,54 persen, rasio gini 0,17 poin, Indeks Pembangunan manusia 69,40, tingkat kemiskinan 8,8 persen. [wir]