PIKIRAN RAKYAT - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengkritik balik penilaian Jusuf Kalla (JK) tentang netralitas Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024. Menurutnya, JK tidak objektif saat memberikan penilaian tersebut.

"Itu kan subjektif. Kalau subjektif kan yang memperlakukan sebagai subjek ya sulit. Enggak secara utuh," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.

Di mata Moeldoko, Jokowi selalu bersikap netral selama penyelenggaraan pemilu. Sikap tersebut kerap ditampilkan Jokowi dalam berbagai kesempatan saat mewanti-wanti aparat negara untuk menjaga netralitasnya.

Dia juga menyebut tudingan tidak netral terhadap presiden sudah menjadi isu lima tahunan yang kembali diungkit tahun ini.

"Ini penyakit tahunan. Setiap lima tahun sekali selalu muncul masalah netralitas," ujarnya.

Jusuf Kalla mewanti-wanti seluruh aparat negara bersikap netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk presiden. Aparat negara, kata JK telah disumpah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Jika tidak netral dalam pemilu, menurutnya, aparat negara bisa dianggap melanggar sumpah yang diucapkan. Terlebih, sumpah aparat negara punya tingkat yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945.

"Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata JK.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sepakat dengan Jusuf Kalla soal kewajiban presiden menjaga netralitas pemilu. Presiden wajib menaati sumpah negara yang diucapkannya saat pelantikan.

"Kami setuju dengan pendapat Pak Jusuf Kalla,” kata Hasto usai menghadiri deklarasi dukungan ulama dan kiai kampung di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024.
Hasto berharap teguran dari JK akan didengar oleh Joko Widodo.

“Beliau sosok pemimpin berpengalaman dan apa yang disampaikan Pak JK, kami yakin didengarkan Pak Presiden Jokowi," ujarnya.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu khawatir jika Jokowi tidak mampu menjaga netralitasnya, maka akan diingat sebagai sosok yang tidak adil kepada rakyatnya.

Selain itu, keberpihakan terhadap satu paslon juga akan membuat Jokowi dianggap tidak mampu menjalankan pemilu secara demokratis.

"Ini yang diharapkan dan dipesankan oleh Pak JK terhadap Presiden Jokowi," katanya.***