FAJAR.CO.ID, BATAM -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengumumkan bahwa selama periode kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah mengambil tindakan "take down" terhadap 51 konten hoaks.

Seiring dengan itu, sebanyak 175 klarifikasi juga diterbitkan oleh Kementerian terkait berita bohong mengenai Pemilu.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Budi Arie Setiadi dalam rilis pers pada hari Sabtu setelah menghadiri acara diskusi "Demi Indonesia Cerdas Memilih" di Batam, Kepulauan Riau, 12 Januari.

Meskipun konten hoaks pada Pemilu 2024 dilaporkan tidak sebanyak pada Pemilu 2019, Budi Arie tetap menekankan bahwa hoaks masih merupakan ancaman terhadap demokrasi di Indonesia.

Menteri tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo berperan dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu dan menjaga kualitas ruang digital untuk mendukung demokrasi.

Budi Arie menegaskan upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Selain tindakan penanggulangan konten dan literasi digital, kerja sama juga melibatkan penandatanganan nota kesepahaman, termasuk perjanjian antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Perjanjian tersebut menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu, dengan penekanan pada panduan dan kode etik. (ant)