PIKIRAN RAKYAT - Kepemilikan lahan capres 02 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan RI), Prabowo Subianto menjadi polemik usai diselenggarakannya debat putaran ketiga Pilpres 2024.

Dipicu pernyataan capres 01, Anies Baswedan saat debat, soal jumlah lahan tanah milik Prabowo itu kini berbuntut pelaporan Anies ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada debat yang dilaksanakan 7 Januari 2024 itu, Anies sempat menyinggung soal lahan milik Prabowo seluas 320 hektar tetapi kemudian dia ralat ketika sesi debat berikutnya menjadi 340 ribu hektar. Data ini dipakai Anies untuk membandingkan kesejahteraan Menhan sedangkan masih banyaknya prajurit TNI dan Polri yang belum punya rumah dinas.

"Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare, tetapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi," kata Anies pada debat.

Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto geram usai diungkit tentang kepemilikan Lahan. Meski tak eksplisit menyebut nama Anies Baswedan, dia Prabowo mengungkapkan rasa geramnya di hadapan relawan.

"Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih?" katanya dalam acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di Gor Remaja, Provinsi Riau, Selasa 9 Januari 2024.

Pernyataan itu langsung disahuti oleh para relawan yang hadir. Dalam video yang beredar, terdengar salah seorang relawan berteriak lantang "Bukan urusan dia".

Masih di kesempatan serupa, Prabowo kemudian menjelaskan bahwa lahan yang dia miliki bersifat Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, ratusan ribu hektare lahan itu memang milik negara namun di bawah pengelolaannya.

Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu buntut pernyataan mengenai luas lahan Prabowo.

Perwakilan PHPB Subadria Nuka mengatakan, Anies Baswedan telah menyebarkan informasi yang salah, sebab LHKPN mencatat Prabowo memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275.320.450.000. Begitu pula halnya soal anggaran kementerian pertahanan RI yang disebut Anies sebesar Rp700 triliun.

"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun, dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektare, maka hal tersebut adalah tidan benar," kata Subadria dalam keterangannya, Selasa, 9 Januari 2024.

Pihaknya juga menyebut bahwa nilai 11 dari 100 dari Anies untuk kinerja Menhan adalah sebuah bentuk penghinaan. Dalam laporannya Subadria melaporkan Anies atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu DAN Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Baca Juga: Salam Tiga Jari Ma’ruf Amin Tak Seharusnya Dipersepsikan Dukungan ke Ganjar-Mahfud

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi pelaporan Anies Baswedan ke Bawaslu lantaran dianggap personal setelah mempertanyakan soal tanah milik Prabowo dalam debat ketiga.

Menurut JK, pernyataan Anies sama persis dengan pernyataan Presiden Jokowi ketika debat Pilpres 2019. Saat itu, ujarnya, Jokowi juga meyinggung lahan milik Prabowo.

Jika Anies memang harus diperiksa, maka JK menyarankan Anies untuk meminta kesaksian Jokowi. Hal ini lantaran sumber data terkait lahan itu salah satunya berdasarkan pernyataan Jokowi 5 tahun silam.

"Bagus itu. Kalau dibawa, kalau diperiksa, gampang. Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan dia pertama ngomong pak Jokowi. Paling bagus, kalau diperiksa. Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Nah, baru ramai negeri ini, bagus itu kalau diperiksa," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya 6, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.

"Jadi, kalau Anies dipanggil Bawaslu, dia kan mengatakan saya cuma tiru dasarnya Pak Jokowi nanti yang ditanya, Pak Jokowi dapat data dari mana nah itu nanti," kata JK.

Jusuf Kalla (JK) menjelaskan perihal lahan ratusan ribu hektare milik Prabowo Subianto. Ia mengatakan, lahan yang dimaksud Anies Baswedan saat debat ketiga itu berada di Kalimantan.

"Lahan yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Pak Prabowo, itu saya yang memberikan," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.

Ia bercerita, saat itu dirinya sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Sekira 10 hari setelah menjabat, Prabowo datang ke kantornya untuk bicara soal pembelian PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan yang ketika itu dimiliki pengusaha Bob Hasan.

Perusahaan mengalami kredit macet di salah satu bank BUMN. JK kemudian menghubungi pimpinan Bank BUMN tersebut via telepon, untuk mendapat penjelasan lebih jauh.

"Saya bilang, ini benar gak Kiani Kertas Anda mau jual karena kredit macet? Ya, pak, mau jual. Berapa harga? Dia bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar (AS), dan sudah ada peminatnya dari Singapura, sudah mau beli. Saya bilang, 'Jangan jual ke Singapura, lebih baik dibeli oleh pengusaha nasional, jangan ke asing,'" kata JK. ***