BOGOR, JABAR EKSPRES– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan melakukan penanganan bersama terkait masalah banjir serta pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi maupun Kali Bekasi.

“Kita berdiskusi untuk merumuskan penanganannya baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kebetulan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi saat ini sama-sama sedang menyusun dokumen perencanaan jangka panjang baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan,” kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu kepada media, Jumat 12 Januari 2024.

Asmawa mengungkapkan, manakala dalam dokumen perencanaan jangka panjang pihaknya sudah memasukan langkah-langkah kebijakan dan strategi apa yang ditetapkan.

Dirinya menyakini, siapapun kepala daerahnya, dari manapun asalnya, akan mempedomani dokumen tersebut. Oleh karena itu, bagian dari instrumen untuk melakukan evaluasi atas keberhasilan atau kinerja kepala daerah yang dimaksud.

“Saya sampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, momentum saat ini adalah momentum kita sebagai birokrasi memberi warna bagi perjalanan pemerintahan untuk 20 tahun kedepan. Salah satunya adalah penanganan banjir dan pencemaran lingkungan yang terjadi selama ini,” ungkapnya.

BACA JUGA: Tim SAR Gabungan Temukan Pemuda yang Hilang Terseret Sungai Cileungsi

Menurut hematnya, jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan pemerintah daerah apakah itu Kabupaten Bogor atau Kota Bekasi, ia yakin permasalahannya tidak bisa terselesaikan. Maka, dbutuhkan kekompakan dari pihak Pemkab terkait dan juga pemerintah pusat.

“Mari sama-sama kita rumuskan langkahnya, saya berharap pertemuan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga rumusan kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad menerangkan, ini adalah momentum yang sangat strategis, karena letak Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi memiliki posisi yang penting dan berbatasan di beberapa titik.

Oleh karena itu, daerah yang berbatasan ini harus sinergi dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Seandainya kita lebih optimal dalam berkolaborasi dan bersinergi, tentu ini akan menjadi sebuah kekuatan yang begitu dahsyat. Antar pemerintah daerah ini bisa saling mengisi, dan memberikan kekuatan,” tuturnya.