PIKIRAN RAKYAT - Modus penyebaran hoaks Pemilu 2024 semakin berkembang dan beragam. Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital Firman Kurniawan pun mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Pengamat dari Universitas Indonesia itu menilai, Kemkominfo sudah cukup bekerja keras dan cukup sistematis dalam menangani hoaks pemilihan umum itu. Namun, modus penyebaran hoaks yang terus berkembang semakin sulit terdeteksi.

Dia pun mencontohkan, hoaks tersebut bisa disisipkan dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Hoaks juga dapat disampaikan dengan informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan menunggangi emosi publik.

Kemkominfo, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks semacam itu, perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dengan para calon legislatif, capres-cawapres, serta partai politik peserta Pemilu 2024. Selain itu, berkolaborasi dengan konsumen hoaks, yakni masyarakat.

Firman menilai, dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks, maka Kemkominfo bisa melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar. Selain itu, konsumen hoaks juga mesti dilibatkan supaya bisa memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada.

"Jadi intinya, hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian," tutur dia, Rabu, 10 Januari 2024.

Kendati usaha Kemkominfo dalam menangani hoaks Pemilu 2024 sudah cukup maksimal, tetapi menurutnya, hal itu mesti terus diiringi dengan upaya guna memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks. "Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah imunitas di antara mereka."

Dengan demikian, menurutnya, publik tidak mudah menjadi percaya terhadap informasi yang diterima. "Mereka akan melakukan recheck, melakukan pembandingan terhadap informasi, sehingga terbentuk sumber perilaku untuk menolak hoaks itu," ucapnya, seperti dilaporkan Antara.

Lalu apa saja yang dilakukan Kemkominfo dalam menangani hoaks Pemilu 2024?

Ilustrasi upaya menghentikan hoaks jelang pemilu.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan, ada dua langkah yang diambil Kominfo dalam menangani hoaks Pemilu 2024 yang terdapat di ruang digital Indonesia. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Selasa.

"Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan penanganan hoaks pemilu," ujar dia, "baik melalui upaya kontra narasi maupun take down atau pemutusan akses konten hoaks."

Menkominfo mengungkapkan, kontra narasi dilakukan pada isu-isu hoaks yang meresahkan dan berpotensi memecah belah situasi kondusif di tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara validasi informasi, memberi stempel hoaks pada informasi lantaran informasi tersebut ternyata tidak benar.

Dipublikasi melalui kanal-kanal komunikasi Kemkominfo, kontra narasi itu diharapkan bisa membuat masyarakat mengetahui berita bohong. Sementara ihwal langkah kedua, take down, Kemkominfo bekerja sama dengan platform media sosial.

Sepanjang 17 Juli 2023 sampai 6 Januari 2024, Kemkominfo sudah menemukan 160 isu hoaks tentang Pemilu 2024, tersebar dalam 2.623 konten.***