Blitar (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar, Tomi Gandhi menilai usulan hak angket dari sebagian anggota dan fraksi DPRD Kabupaten Blitar hanya gimmick semata.

Menurut Tomi, hak angket yang diajukan tersebut tidak akan berimplikasi apapun terhadap Bupati Blitar, Rini Syarifah. Tomi pun meyakini hak angket yang diajukan oleh sejumlah anggota dewan dan Fraksi tersebut bakal masuk angin, atau tidak akan berjalan maksimal.

Meski begitu Wakil Ketua Gerindra Kabupaten Blitar tersebut mempersilakan dan menghormati apa yang telah dilakukan oleh para anggota dewan terkait kasus sewa rumah dinas dan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID).

“Terkait hak angket, saya melihat dan mengamati terus dinamika yang ada. Kalau pun itu terwujud ada hak angket, terus implikasinya juga apa? Kan nggak ada. Itu cuma gimik doang,” kata Tomi Gandhi Sasongko, Minggu (05/11/2023).

Politikus muda Partai Gerindra Kabupaten Blitar yang jago lobi ini menegaskan, terlepas kencangnya isu hak angket, para kader Partai Gerindra saat ini lebih fokus pada bagaimana pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, daripada melihat dinamika yang terjadi soal hak angket dan interpelasi.

BACA JUGA:
Draf Hak Angket Bupati Blitar Ditandatangani 7 Anggota DPRD

Sekali lagi, Tomi menyebut bahwa hak angket dan interpelasi ini hanya akan berlalu begitu saja. Tanpa ada hasil yang nyata berupa pemakzulan maupun penghapusan TP2ID.

“Saat ini kami partai Gerindra lebih fokus pada bagaimana pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Partai Gerindra akan tegas pada waktunya nanti,” tegasnya.

Lebih lanjut Tomi Gandhi yang akrab disapa TG ini menyampaikan, terkait dinamika politik terkini, dalam 3 bulan ke depan, semua orang akan berjoget-joget (senang).

“Saya melihatnya dalam konteks itu saja. Saya pikir silakan saja, itu kan menjadi haknya para sahabat saya yang mengusulkan hak angket di sana. Semoga gak masuk angin keras,” imbuhnya.

BACA JUGA:
Pansus Hak Angket Bupati Blitar Akan Digelar Senin Depan

TG menandaskan, hak angket merupakan bagian dari dinamika politik. Maka dari itu dirinya mempersilahkan anggota dewan dan beberapa fraksi mengusulkan hak angket dan interpelasi tersebut.

“Apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari semua proses dinamika politik itu sendiri dan wajar-wajar saja serta tidak ada yang wah atau istimewa,” tandasnya.

Kini masyarakat Blitar tengah menunggu realisasi dari hak angket dan interpelasi yang diajukan oleh 25 anggota DPRD Kabupaten Blitar tersebut. Warga berharap ini bukan hanya jadi nyanyian politik semata namun harus ada hasil dari usulan-usulan tersebut. [owi/beq]

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks