JAKARTA – Pakar Telematika Roy Suryo, mengapresiasi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang menyebut, iklim politik masa kampanye Pemilu 2024 semakin bernuansa mencekam.

“Apa yang disampaikan oleh Mas Julius Ibrani (Ketua PBHI), Gufron Mabruri (Imparsial), dan lain sebagainya dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, ini memang benar, tidak hanya 100 persen tetapi bisa sampai 111 persen,” ujar Roy Suryo, Kamis (11/1/2024).

Menurutnya, dengan menggunakan relasi kuasa para "Tukang Lapor" dari Paslon tertentu bisa melaporkan siapa saja, bahkan capres lawan, ke pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Bawaslu dan DKPP.

“Serta-merta pihak-pihak yang dilapori tersebut tampak langsung "gercep" memprosesnya, dimana hal yang sangat berbeda dirasakan bila kondisi sebaliknya,” ucapnya.

“Padahal katanya Pemilu ini adalah Pesta Demokrasi yang riang gembira, santuy, kalau ada yang kritik dijogetin saja, senyumin saja. Namun kenyataannya sangat berbalik 180 derajat, Ironis,”sindirnya.

Dia juga menyayangkan, kritik teknis yang terbukti benar dan sudah dikoreksi pelaksanaannya sendiri oleh KPU, seperti jumlah microphone saat debat, malah dengan mudah distempel dengan hoaks.

“Padahal hoaks-hoaks lain yang disampaikan dari pihak pelapor sebenarnya jauh lebih nyata dan masif, namun justru dianggap "fakta". Misalnya soal data kunjungan pariwisata yang salah, adanya "ordal" dalam perusahaan didalam Institusi yang saat debat tidak berani diakui namun dianggap itu adalah hal yang harus dirahasiakan,” beber Roy Suryo.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sebagaimana disampaikan dalam release sebelumnya per awal Januari 2024, tercatat terdapat enam laporan polisi yang dilakukan oleh pendukung paslon tertentu tersebut yang tampak didukung oleh Pemerintah yang berkuasa.

Seperti kasus kriminalisasi terhadap Aiman Wicaksono, kasus pelaporan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu yang memutus bersalah pembagian susu di CFD, kasus pelaporan terhadap Bawaslu Batam dan Kepri terkait pencopotan baliho, kasus pelaporan Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian padahal hal tersebut fakta dan sudah dikoreksi oleh KPU.

“Para pelapor tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang tepat sebagai korban atau mengalami kerugian, namun tetap diproses oleh aparat hingga naik status penyidikan seperti kasus Aiman,”ujarnya.

Kemudian baik dari indikator pelapor, terlapor maupun materi yang dilaporkan jelas menimbulkan masalah objektivitas dan independensi Aparat yang menerima dan memeriksa laporan. Para pelapor rata-rata merupakan pendukung Paslon tertentu yang terafiliasi dengan kekuasaan.

“Kuat sekali nuansa politiknya dan berpotensi dipolitisasi proses hukumnya. Inilah yang disebut dengan relasi kuasa, dimana Pihak Pelapor merasa "diatas angin" karena merasa terjamin laporan-laporannya akan bisa diproses, meski syarat formil apalagi materiilnya sebenarnya tidak memadai,” ungkapnya.

“Oleh karena itu saya selaku pribadi maupun pengamat telematika dan multimedia sebagai bagian dari masyarakat independen yang tidak berafiliasi dengan Paslon manapun, menyatakan terima kasih kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang masih berani dan tegar bersuara untuk memperbaiki Republik ini,”pungkasnya.