Syafira | Kamis, 11/01/2024 08:35 WIB

Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, berjalan melewati pemakaman di St. Joseph di Wilmington, Delaware, AS, 18 Desember 2023. Foto: Reuters

WASHINGTON - Dua komite Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikuasai Partai Republik akan mengadakan pemungutan suara prosedural awal mengenai apakah akan melanjutkan upaya untuk menahan putra Presiden Demokrat Joe Biden, Hunter Biden, yang dianggap menghina Kongres.

Tindakan Komite Pengawasan DPR dan Komite Kehakiman DPR merupakan upaya terbaru dalam penyelidikan pemakzulan yang dilakukan Partai Republik terhadap presiden. Anggota DPR dari Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan secara tidak patut dari tindakan kebijakan yang dilakukan Biden ketika dia menjadi wakil presiden pada tahun 2009-2017. Gedung Putih dan Hunter Biden membantah melakukan kesalahan.

Komite Pengawas DPR telah mengeluarkan panggilan pengadilan agar Hunter Biden hadir dalam pernyataan tertutup pada 13 Desember sebagai bagian dari penyelidikan. Hunter Biden mengatakan dia bersedia memberikan kesaksian di depan umum, namun panel tersebut menolak tawaran tersebut, dengan mengatakan bahwa dia perlu mengajukan pernyataan pribadi di samping kesaksian publik apa pun.

Pada hari deposisi dijadwalkan, Hunter Biden muncul di luar Capitol dan memberikan pernyataan publik, tetapi tidak hadir untuk wawancara tertutup.

“Penolakan terang-terangan Tuan Biden terhadap panggilan pengadilan Komite – sambil memilih untuk hadir di dekatnya di halaman Capitol untuk membaca pernyataan yang telah disiapkan mengenai masalah yang sama – adalah sebuah penghinaan, dan dia harus bertanggung jawab,” tulis laporan itu.

Seluruh anggota DPR pada umumnya mengadakan pemungutan suara untuk mengarahkan sertifikasi penghinaan kepada pengacara AS setelah sebuah komite mengadakan pemungutan suara, menurut Congressional Research Service. Penegakan undang-undang penghinaan yang dikeluarkan oleh Kongres umumnya dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

Menurut CRS, DPR telah menahan 10 orang yang menghina Kongres sejak tahun 2008, namun Departemen Kehakiman hanya meminta dakwaan terhadap dua orang: Stephen Bannon dan Peter Navarro, penasihat mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik.

Bannon dijatuhi hukuman empat bulan penjara, meski dia mengajukan banding. Navarro divonis bersalah pada September 2023.

Tidak ada catatan mengenai anggota keluarga presiden yang menjabat yang dianggap menghina Kongres, menurut sebuah laporan oleh Congressional Research Service yang mencakup resolusi penghinaan sejak tahun 1980.

Penghinaan terhadap Kongres dapat dihukum dengan denda hingga $100.000 dan penjara selama satu hingga 12 bulan.