Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri sepakat untuk membentuk gugus tugas untuk mengkaji pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di kawasan pantai utara Jawa.

Kesepakatan ini tercipta seusai digelarnya acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1/2023).

-

-

Acara itu turut dihadiri dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Jadi itu intinya dari Menko Perekonomian dan beberapa menteri lainnya sepakat kita akan membentuk task force atau kelompok kerja untuk mengkaji dan mempercepat persiapan-persiapan ke arah sini," kata Prabowo seusai acara.

Airlangga menambahkan, rencana pembangunan tanggul raksasa dari Jakarta sampai Semarang akan masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Pendanaannya pun dirancang dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau Public Private Partnership.

"Karena program ini sudah masuk program strategis nasional, sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall dan tadi disampaikan bahwa pembangunan giant sea wall yang berbasis sepotong-sepotong hanya menelusuri pantai itu tidak menyelesaikan secara keseluruhan," tegas dia.

Anggaran yang sudah ditentukan untuk pembangunan Giant Sea Wall ini kata Airlangga sementara baru untuk kawasan Jakarta senilai Rp 164,1 triliun. Dibagi ke dalam tiga fase pembangunan, yakni Fase A, B, dan C.

Fase A ialah pembangunan Tanggul Pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta. Untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan Daerah dengan anggaran Rp 16,1 triliun yang berasal dari Kementerian PUPR Rp 10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp 5,8 triliun.

Lalu, Fase B melalui pembangunan Tanggul Laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan. Total anggarannya ialah Rp 148 triliun.

Fase ketiga atau yang terakhir, yakni Fase C dilakukan dengan Pembangunan Tanggul Laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Apabila laju penurunan tanah/land subsidence tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup. Untuk fase ini belum ada proyeksi kebutuhan anggaran.

"Jadi fase itu untuk fase Jakarta sedangkan yg kita bahas nantinya keseluruhan seluruh pantura mulai dari Jakarta, Pekalongan sampai ke Semarang. Jadi ini yang pengkajian integrasi itu akan diselesaikan melalui task force tersebut," ungkap Airlangga.

Pembangunan tanggul raksasa itu menurutnya sangat penting karena Kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7% produk domestik bruto (PDB) Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Disamping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa.

Di tengah kondisi padat penduduk dan aktivitas ekonomi yang kuat, kawasan pantura Jawa menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah atau Land Subsidence bervariasi antara 1-25 cm/tahun, di sisi lain ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm/tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir Rob.

Kawasan Pantura Jawa juga menurutnya berisikan 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

Estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan khusus di Pesisir Jakarta saja kata Airlangga telah mencapai Rp 2,1 triliun per tahun dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya proyek Giant Sea Wall.

"Banyak proyek yang bisa kita kembangkan dari sini. Dengan seminar ini mudah-mudahan bisa di-kick off Pak Menhan supaya ini skalanya bisa kita perbesar, dan lebih masif lagi, dan ini program yang sifatnya transformatif," ujar Airlangga.

[-]

-

Pantai Utara Jawa Terancam Tenggelam, Jakarta Rugi Rp10 T!
(mij/mij)