Jember (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) melayani 238 jenis layanan secara luring di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, mulai Senin (6/11/2023).

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, MPP tak dikhususkan bagi pelayanan organisasi perangkat daerah milik pemerintah kabupaten. “Tapi seluruh instansi terkait di Kabupaten Jember, para stakeholder bisa membuka gerai di sini, termasuk perguruan tinggi,” katanya, usai membuka acara soft launching MPP.

MPP Jember dibuka setelah semua regulasi dipenuhi. “Hari ini ada 20 instansi yang akan melayani 238 jenis layanan. Kenapa hari ini soft launching dan bukan grand launching, karena kami tahu ini ada keterbatasan-keterbatasan dan perlu koreksi maupun peningkatan equipment sistem terintegrasinya. Kami perlu masukan,” kata Hendy.

Dengan adanya MPP, Hendy berharap, pelayanan terhadap warga Jember cukup satu pintu. “Nanti kami akan sampaikan ke teman-teman apakah Sabtu dan Minggu MPP buka. Itu ada kaitannya dengan regulasi aparatur sipil negara. Tapi pelayanan juga bisa dilayani online tanpa harus datang ke MPP, melalui aplikasi J-Kopi (Jember Kota Pintar),” katanya.

Hendy menginstruksikan kepada jajaran OPD, camat, kepala desa, dan lurah untuk menyosialisasikan syarat-syarat administrasi pengurusan layanan tertentun kepada masyarakat. “Dengan demikian orang datang ke sini tidak kosongan atau tidak bawa apa-apa/ Kalau datang ke sini tidak bawa apa-apa, apanya yang mau dilayani. Dari rumah harus ada niat mengurus apa,” katanya.

Edi Priyanto, warga Kecamatan Kaliwates, berharap pelayanan publik di MPP bisa berjalan cepat dan efisien. “Tidak serumit dulu. Kalau dulu (pengurusan izin) butuh berbulan-bulan. Kalau sekarang satu minggu sudah selesai,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Jember Abdul Hamid Pujiono menyebut MPP dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman secara luring kepada masyarakat. “Masyarakat kita belum semuanya melek online,” katanya.

Pujiono meminta organisasi-organisasi perangkat daerah Pemkab Jember benar-benar disiplin dalam melayani di MPP. “Di situ tertulis pelayanan dibuka pada pukul 08.00 – 15 WIB. Jangan sampai begitu ada warga ke situ, tidak ada petugas atau petugas beristirahat. Jangan sampai orang datang ke situ, mengurus sesuatu tidak selesai dalam sehari sehingga harus kembali,” katanya.

Namun di lain pihak Pujiono berharap, warga yang hendak mengurus layanan administrasi tertentu di MPP agar benar-benar membawa lengkap berkas dokumen yang dibutuhkan. “Kami berharap ada sosialisasi yang jelas apa yang dibutuhkan,” katanya.

“Kalau MPP ini bisa dilaksanakan maksimal, saya kira masyarakat enak sekali. Harapannya datang ke situ, selesai langsung pulang. Kalau ada kebutuhan pelayanan di hari Jumat, saat petugas laki-laki salat Jumat, tolong diganti tenaga perempuan. Jangan sampai warga ke situ, tidak ada petugasnya,” kata Pujiono.

Pujiono berharap perangkat elektronik yang hendak digunakan benar-benar siap, karena MPP sudah dibuka untuk publik. Dia sempat mengkritik ketidaksiapan layanan pembuatan kartu tanda penduduk. “Kebetulan saya berkepentingan mengganti KTP karena fotonya agak buram. Saya coba masuk ke gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” katanya.

Pujiono melihat perangkat elektronik di gerai tersebut sudah cukup lengkap. “Tapi belum bisa diaktifkan. Kalau alatnya belum bisa difungsikan, berikan saja printer untuk mencetak KTP,” katanya. [wir]