Gery David Sitompul | Rabu, 10/01/2024 03:42 WIB

Aktivis 98 dan mahasiswa bedah buku hitam Prabowo di Bekasi.

Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah Aktivis 98, Aktivis Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus dan Pemuda Kota Bekasi adakan kegiatan Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto; Sejarah Kelam Reformasi 1998 dan Ancaman Demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024 mendatang, Kopi Raga STIES Mitra Karya, Kota Bekasi Jawa Barat, Selasa 9 Januari 2024.

Hadir pada kegiatan tersebut sejumlah narasumber mulai dari Akvis 98 dan Pegiat HAM Irwan Suhanto, Penggerak Sosial Kerakyatan Hari Purwanto , Pegiat Pemilu dan Demokrasi Hasnu Ibrahim, Akademisi Hasanuddin, Aktivis Milenial  Rahbar Ayatullah.

Irwan Suhanto selaku Pegiat HAM dan Sosial Politik mengatakan. Negara ini akan menghargai kemanusian, dan menghargai demokrasi selama kemudian telah mengadili dan pelaku pelanggar HAM.

"Selama pelanggar HAM Berat belum diadili maka selama itu juga saya akan terus menjadi juru bicara rakyat dan mendesak pertanggungjawaban negara untuk mengembalikan 13 kawan kami yang diculik," kata Irwan.

Bahkan, lanjut Irwan, beberapa aktivis 98 dilingkaran Prabowo begitu tega menjual prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai kemanusian ditengah penculikan terhadap aktivis 98 yang belum dikembalikan hingga hari ini.

"Saya menantang Prabowo untuk menumui massa aksi kamisan ke 801 di depan istana negara besok. Agar clear sejauhmana keterlibatan Prabowo pada penculikan aktivis 98 dan kerusuhan Mei 1998," jelas Irwan.

Hasnu Ibrahim selaku Pegiat Pemilu dan Demokrasi menyampaikan penulis buku ini adalah aktivis 98. Menurutnya, Buya Azwar telah berhasil mengingatkan saya sebagai Pegiat Pemilu dan Demokrasi yang lahir pasca Reformasi.

Di mana pada saat Orde Baru Rezim Soeharto terjadi Kasus Penculikan Aktivis,  kerusahanan Mei 1998, Tragedi Berdarah, Upaya Kudeta terhadap Presiden Bj. Habibi, Tragedi Berdarah di Timor - Timur dan Papua.

Hasnu melanjutkan, kehadiran buku ini juga memberikan informasi penting kepada generasi muda, aktivis mahasiswa dan rakyat Indonesia secara luas bahwa Pemilu 2024 adalah momentum yang baik untuk mengadili pelaku pelanggar HAM Berat.

Hasnu menuturkan, saatnya persatuan rakyat dibutuhkan dalam suksesi kepemimpinan politik nasional untuk menjegal agar pelanggar HAM tidak berkuasa.