Hal ini terlihat bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya melanggengkan kekuasannya dengan berbagai cara. Mulai dari menggulirkan wacana tiga periode, penundaan pemilu hingga pembajakan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan merubah UU untuk meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka hingga akhirnya kini menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Demikian diungkapkan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk “Masa Depan Demokrasi Jika Dinasti Jokowi Menang”, pada Selasa (9/1).

“Setelah wacana tiga periode meredup, kita mendengar ada tunda pemilu. Jadi, upaya untuk melanggengkan kekuasan. Bisa dilihat jejak digitalnya, sudah sejak lama meskipun presiden mengatakan menolak-menolak tapi tetap terjadi. Jadi, ada inkonsistensi antara tindakan dan perbuatan,” kata Wijayanto.

Belum lagi, kata Wijayanto, upaya Jokowi menyandera lawan politiknya begitu vulgar dipertontonkan. Mulai dari upaya pembegalan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko, pergantian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, hingga mengintervensi Partai Golkar, PAN bahkan PKS.

“Ada upaya pelemahan lawan-lawan politiknya. Presiden melakukan intervensi pemilihan ketum partai di berbagai partai, supaya kemudian terpilih ketua baru yang memihak. Meskipun sebagian berhasil sebagian tidak,” kata Wijayanto.

Atas dasar itu, Wijayanto menilai bahwa praktik dan upaya melanggengkan kekuasan yang dilakukan Presiden Jokowi membawa demokrasi pada kehancuran.

“Butuh fakta apalagi bahwa demokrasi kita di ujung tanduk? Mengapa begitu lambat bagi kita untuk menyadari tanda-tanda kematian demokrasi sudah sedemikian dekat? Apakah kita harus menunggu hingga demokrasi di Indonesia sepenuhnya mati?” demikian Wijayanto.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.