“Belum. Belum ketemu,” kata Jokowi singkat sebelum berangkat kunjungan kerja ke luar negeri di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (7/6/2023).

Jokowi mengatakan, Prabowo tidak ada di Singapura sehingga belum ada pertemuan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, pernyataan Prabowo harus dilihat dalam pandangan positif. Ia yakin Prabowo tidak punya niat buruk dalam mengungkapkan proposal perdamaian tersebut.

“Apa yang disampaikan menteri pertahanan di dalam forum official yang kemudian mendapatkan tanggapan baik dari Ukraina maupun Rusia, tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik,” kata Pramono di lokasi yang sama.

Pramono menegaskan bahwa kebijakan Indonesia dalam kasus Ukraina-Rusia tetap mengacu pada kunjungan kerja Jokowi beberapa waktu lalu ke kedua negara tersebut.

Pramono juga tidak menjawab apakah Jokowi mengapresiasi atau tidak soal proposal perdamaian yang digagas Prabowo. Ia hanya yakin bahwa setiap menteri tentu punya niat baik, termasuk soal proposal perdamaian Prabowo.

“Ya nanti antara Pak Presiden dengan Pak Prabowo, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para menteri kita dalam usulan proposal seperti itu pasti niatnya baik," kata Pramono.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya mengajak dunia untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Ia meminta permusuhan untuk segera berakhir dan menawarkan skenario perdamaian kedua negara.

“Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6/2023).

Setidaknya ada 5 saran yang digagas Prabowo. Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

“Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.