JAKARTA, iNews.id - Pengamat militer Susaningtyas Kertopati memuji penampilan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 Ke-3, Minggu (7/1/2024) malam. Ini terbukti dari beberapa hal yang disampaikan Ganjar dibenarkan oleh Capres Nomor Urut 2 yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Menurut pengamat yang akrab disapa Nuning ini, pernyataan Ganjar bahwa restrukturisasi TNI yang diutamakan adalah TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) benar adanya. Alasannya, para kru yang menggunakan alutsista dari kedua matra tersebut berhadapan dengan risiko tinggi.

"Menurut saya ketidakprimaan alutsista bisa membuat semakin banyak anumerta prajurit di usia muda. Mereka anak bangsa yang seharusnya kita lindungi," kata Nuning, dalam pernyataannya yang diterima iNews.id.

Pada akhirnya, kata Nuning, kemandirian produksi alutsista merupakan elemen vital dalam mencapai efektivitas Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Namun dibutuhkan riset yang berkelanjutan dan inovasi untuk menghasilkan produk alutsista di masa mendatang.

Indonesia Menganut Sishankamrata

Nuning melanjutkan, berdasarkan pengalaman perang kemerdekaan, Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Hal itu kemudian diamanatkan dalam UUD 1945. Keunggulan sistem tersebut terbukti mampu memadamkan berbagai pemberontakan dan gerakan separatis. Sistem tersebut juga bisa diandalkan dalam mendeteksi sekaligus mengatasi aksi terorisme.

"Sishankamrata mengutamakan integrasi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam mengalahkan Belanda dan Inggris dalam perang kemerdekaan RI. Rakyat sebagai komponen pendukung Sishankamrata terbukti andal mendukung komponen utama," kata Nuning.

Berdasarkan Sishankamrata, lanjut Nuning, pola operasi militer TNI, baik pada masa damai maupun perang, menggunakan paradigma defensif-aktif. Artinya, pola operasi tidak ditujukan menyerang negara lain tapi bertahan dari serangan negara manapun. 

Meski demikian, Nuning menegaskan pola operasi pertahanan tidak bersifat pasif, melainkan harus aktif.

Hanya saja, meskipun proses pemilihan dan pengadaan alutsista tersebut sudah menggunakan mekanisme yang benar, tapi negara lain sebagai produsen alutsista, tidak selalu bisa menjual produk yang dibutuhkan. 

Acapkali proses pemilihan dan pengadaan alutsista menginginkan produk yang betul-betul baru, namun ternyata hanya tersedia produk bekas.

Lebih lanjut politikus Partai Perindo ini menambahkan, harga alutsista baru sangat mahal dan proses konstruksinya bisa memakan waktu 4 sampai 5 tahun.

"Itulah mengapa kita terpaksa membeli alutsista bekas. Tuntutan waktu dan alokasi anggaran acapkali lebih menonjol dibandingkan mutu alutsista. Oleh karenanya, kita harus mampu membeli alutsista yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan dari negara produsen," ujarnya.

Pembenahan Alutsista TNI

Nuning menjelaskan tentang pembenahan alutsista TNI. Itu terbagi dalam dua program, yakni alutsista yang diperoleh sebelum Minimum Essential Force (MEF) ditetapkan pemerintah dan setelah MEF berjalan. 

"Alutsista sebelum MEF dibenahi untuk mempertahankan lifecycle agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki alutsista tersebut. Dari analisis operation reaearch, biasanya pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Maximin, yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal. Sedangkan alutsista yang pengadaannya setelah MEF berlaku, pembenahannya diutamakan untuk interoperability dan communability," katanya, menjelaskan.

Pembenahan yang bersifat interoperability penting agar seluruh alutsista ketiga matra bisa digunakan secara terintegrasi. 

Nuning mencontohkan jenis alat komunikasi yang diperoleh masing-masing angkatan berbeda, tapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi saat operasi gabungan digelar. 

Sementara itu pembenahan yang bersifat communability bertujuan agar suku cadang dan/atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya. 

"Contoh, suku cadang tank milik Angkatan Darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir. Amunisi meriam kaliber 40 mm Angkatan Laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur Angkatan Udara. Menggunakan operation research, maka pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Minimax, yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal," tuturnya.

Pada prinsipnya, kata Nuning, pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi, sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF untuk optimalisasi (efektif dan efisien).

Pembenahan alutsista TNI setelah MEF membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan yang terintegrasi. Artinya, sistem pendidikan dan latihan (Diklat) prajurit TNI harus dibenahi sesuai dengan operational requirement dan technical specification alutsista yang diadakan setelah MEF.

Diklat TNI harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit TNI yang baru, sesuai parameter alutsista yang terintegrasi. Pembenahan alutsista yang terintegrasi dan pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI sesuai alutsista baru tersebut berujung pada pembenahan organisasi TNI.

Organisasi TNI, lanjut Nuning, dapat dibenahi agar benar-benar berada kondisi siap-siaga tempur. Dari perspektif ilmu pertahanan, maka tuntutan kondisi tersebut harus dijawab dengan menganalisa sejauh mana efektivitas dan efisiensi organisasi TNI saat kondisi perang atau saat operasi gabungan berlangsung. 

"Jadi, organisasi tempur TNI adalah organisasi yang bersifat permanen dan bukannya organisasi bentukan (ad hoc). Organisasi TNI tidak berubah baik pada masa damai maupun pada masa perang. Idealnya organisasi TNI adalah organisasi tempur permanen yang dapat digunakan secara optimal pada masa damai sekaligus pada masa perang. Pembenahan organisasi TNI adalah konsekuensi logis dari pembenahan alutsista TNI," ujarnya.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: