PIKIRAN RAKYAT – Ketua KPU Hasyim Asy’ari berpesan kepada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar untuk tidak menggunakan akronim dan istilah asing dalam debat capres ketiga pada Minggu, 7 Januari mendatang. Jika terpaksa menggunakan istilah asing, KPU mewajibkan setiap capres menjelaskan substansinya.

"Supaya calon yang akan berdebat itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan atau istilah yang secara umum belum populer digunakan supaya debatnya efektif, tidak lagi menambah pertanyaan itu singkatan dari apa,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Guna menjaga kondusivitas, KPU juga berharap setiap capres dapat memberikan jawaban dan mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami lawan.

Debat capres ketiga yang akan digelar di Istora Senayan ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Debat ditayangkan di Garuda TV dan jaringan MNC Group, seperti MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV.

Anggota KPU August Mellaz mengatakan, jika kondisinya mendesak, moderator diperbolehkan menjadi penegas jika capres menggunakan akronim atau istilah asing saat debat tanpa mengurangi batas waktu yang sudah ditentukan.

“Tapi kalau memang itu terjadi disepakati bahwa moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu setiap paslon pada saat debat,” kata Mellaz.

Kebijakan tersebut sudah disepakati KPU dan tim pemenangan masing-masing paslon

“Itu sudah clear,” ujarnya.

KPU menjamin independensi 11 panelis yang dilibatkan dalam debat capres ketiga, termasuk dua panelis asal Universitas Pertahanan (Unhan).

"Panelis ini bisa berasal dari berbagai macam kelembagaan, tapi kami meyakini beliau-beliau ini punya kapasitas, punya integritas akademik yang dijaga atau dipertahankan,” kata Hasyim.

Dia memastikan, asal lembaga atau institusi setiap panelis sudah disampaikan kepada tim pemenangan masing-masing dan stasiun televisi penyelenggara debat.

Di sisi lain, 11 panelis juga telah menandatangani pakta integritas dan surat pertanyaan analisis guna memastikan mereka tidak menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu paslon.

“Mereka memang kita cari, kita konfirmasi berdasarkan kualifikasi kompetensi dan latar belakang yang sesuai dengan tema debat ketiga,” kata Mellaz.***