Sentimen
Informasi Tambahan
Agama: Islam
Kab/Kota: Senayan
Tokoh Terkait
Buntut Cak Imin 'Ngang-ngong' Ditanya SGIE, KPU Minta Paslon tak Pakai Singkatan dan Istilah Asing saat Debat
Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional
PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta setiap pasangan calon (Paslon) untuk Pilpres 2024 tidak lagi menggunakan akronim atau singkatan pada saat debat. Selain singkatan, mereka juga diminta tidak menggunakan istilah asing tanpa penjelasan.
Hal itu akan mulai berlaku pada Debat Capres kedua yang akan digelar pada Minggu, 7 Januari 2024. KPU telah menyarankan para paslon agar sebisa mungkin langsung menjelaskan bila terpaksa menggunakan singkatan maupun istilah asing yang belum familiar supaya gelaran debat dapat berjalan efektif.
"Supaya calon yang akan berdebat itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan, atau istilah yang secara umum belum populer digunakan supaya debatnya efektif, tidak lagi menambah pertanyaan itu singkatan dari apa,” kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat 5 Januari 2024.
Dia berharap, para capres yang akan berdebat nanti dapat memberikan jawaban maupun mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami oleh satu sama lain.
Moderator Diminta Pertegas AturanSementara itu, anggota KPU August Mellaz menambahkan bahwa pihaknya telah menyepakati agar moderator juga menjalankan fungsi sebagai penegas bila nantinya ada penggunaan akronim atau istilah asing saat debat tanpa mengurangi batas waktu yang sudah ditentukan.
“Tapi kalau memang itu terjadi disepakati bahwa moderator akan menjalankan fungsi untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu setiap paslon pada saat debat, itu sudah clear,” tuturnya.
August Mellaz mengatakan, kesepakatan itu menjadi salah satu hasil evaluasi KPU bersama dengan timses paslon maupun stasiun televisi penyelenggara terkait gelaran debat pilpres kedua yang mempertemukan para cawapres pada Jumat 22 Desember 2023.
Kebingungan Cak Imin Ditanya SGIECalon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tentang bagaimana cara menaikkan peringkat Indonesia di State of the Global Islamic Economy (SGIE). Namun, Cak Imin tidak langsung menjawab pertanyaan Gibran karena tidak paham dengan istilah SGIE tersebut.
“Terus terang SGIE saya enggak paham, SGIE itu apa?” ucap Cak Imin bertanya kepada Gibran saat debat calon wakil presiden di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.
Gibran lantas menjelaskan soal SGIE yang dia maksud kepada Cak Imin. Dia menyebut Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah sehingga secara otomatis harus mengerti juga soal SGIE.
“Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, otomatis kita harus mengerti SGIE. SGIE itu State of Global Islamic Economy,” tutur Gibran.
Lebih lanjut, Gibran menuturkan bahwa makanan halal Indonesia, produk perawatan kulit halal, dan busana sudah masuk peringkat sepuluh besar dalam SGIE.
“Misalnya sekarang yg sudah masuk sepuluh besar adalah makanan halal kita, skin care halal kita, fashion halal kita,” ucap Gibran.
Setelah memberikan penjelasan, Gibran lantas memohon maaf kepara Cak Imin karena memberikan pertanyaan yang terlalu sulit.
“Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus (Imin)” ucap Gibran.
Usai mendapatkan penjelasan dari Gibran, Cak Imin menyebut bahwa diperlukan langkah-langkah penting untuk menaikan peringkat di SGIE mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia.
“Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” ucap Cak Imin.
“Posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita,” katanya menambahkan.
Menurut Cak Imin ada bebera cara untuk menaikan peringat SGIE seperti menyiapkan seluruh perangkat regulasi untuk memudahkan proses sertifikasi produk halal.
“Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis termasuk pada UMKM kita,” ujar Cak Imin.***
Sentimen: positif (99.9%)