Menurut klaim yang disampaikan agen tenaga kerja AS, sejumlah karyawan itu menyebut Elon Musk dengan sebutan gangguan dan memalukan di platform X, karena Elon sering menulis banyak cuitan yang bernuansa seksual sejak 2020.

Para karyawan perusahaan itu mengutuk pernyataan Musk karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan SpaceX.

Surat aduan pun dilayangkan kepada jajaran petinggi perusahaan pada Juni 2022. Namun sialnya, hal itu malah berujung interogasi sejumlah pegawai SpaceX hingga ancaman pemecatan.

Salah satu karyawan SpaceX yang dipecat, Deborah Lawrence, buka suara. Menurutnya, ada budaya beracun di SpaceX yang menoleransi pelecehan, terutama kepada pekerja perempuan.

"Kami menulis surat terbuka kepada pimpinan bukan karena niat jahat, tetapi karena kami peduli dengan misi dan orang-orang di sekitar kami," ucap pembelaan Lawrence, dikutip dari Reuters, Jumat (5/1).

Atas kasus tersebut, Pemerintah AS pun turun tangan melalui Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB). Salah seorang pejabat regional menerbitkan keluhan resmi soal klaim perusahaan Musk yang telah menyalahi Undang-undang Ketenagakerjaan untuk bersatu dan mengadvokasi kondisi kerja yang lebih baik.

Jika SpaceX tidak segera menyelesaikannya, kasus tersebut nantinya akan disidangkan oleh hakim administratif yang dijadwalkan pada 5 Maret 2024 mendatang.

NLRB juga bisa memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali para pekerja dan membayar gaji. Asalkan, pemecatan yang dilakukan Musk terbukti melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.