4 Januari 2024 16:18 WIB

Todung menegaskan bahwa pihak yang bisa menyatakan suatu tindakan melanggar atau tidak yakni Bawaslu

Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, dan Mahfud Md (X KPU)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis mengaku heran dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut anggota Satpol PP Garut yang membuat video dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar aturan.

Todung menegaskan bahwa pihak yang bisa menyatakan suatu tindakan melanggar atau tidak yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya tidak mengerti dengan kapasitas apa Pak Moeldoko mengatakan itu. Pak Moeldoko kan KSP dan yang bisa mengatakan apakah itu melanggar netralitas atau tidak ya Bawaslu, bukan Moeldoko," kata Todung di posko pemenangan Ganjar- Mahfud di Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Gibran Respons Cak Imin soal Program Makan Siang dan Susu Gratis Untungkan Pengimpor

Moledoko, kata dia, tidak memiliki wewenang untuk memberikan penilaian kepada anggota Satpol PP Garut yang memberi dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi ya buat saya Pak Moeldoko tidak dalam posisi untuk bisa memberikan judgement apapun dalam hal ini," ujarnya.

Ia juga menyayangkan pernyataan Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko yang menyebut anggotanya yang mendukung Gibran bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya ketidak netralan.

"Saya membaca dan mendengar penjelasan dari Kepala Satpol PP di sana, tapi menurut saya kita ini kan tidak apa ya, tidak bodoh dalam melihat situasi semacam itu, kenapa kok tiba-tiba ada pernyataan seperti itu dari sejumlah Satpol PP di sana," pungkasnya.