Tuan Guru Bajang menekankan pihaknya mendorong agar bansos dapat disalurkan sebaik-baiknya

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah pihaknya mengusulkan penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda hingga Pemilu 2024 selesai.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, bansos adalah satu dari sekian kebijakan yang disetujui pemerintah dan DPR RI. Terlebih, perwakilan partai pengusung Ganjar-Mahfud yang berada di parlemen, terutama PDIP, menyepakati pengadaan bansos karena termasuk program pro rakyat.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Soal Usulan Penyaluran Bansos Ditunda, Istana: Tidak Ada Hubungannya dengan Proses Pemilu

Senada, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) menambahkan, program pro rakyat seperti bansos sangat dibutuhkan warga berkategori rentan dan miskin.

Program bansos, lanjut TGB, juga karya kerja partai-partai politik, termasuk partai pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Jadi, ia memastikan pihaknya tidak melaksanakan hasil perjuangan itu.

“Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Untuk diketahui, pada akhir tahun 2023, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan usulan agar pemerintah menunda pembagian bantuan sosial bansos hingga Pemilu 2024 rampung. Dia berpandangan, pembagian bansos oleh pemerintah rentan dicurigai akan menguntungkan paslon tertentu.

“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

“Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan sakwasangka,” lanjutnya.

Todung menyadari usulan itu bakal ditentang oleh banyak pihak. Namun, menurut dia, usulan tersebut harus disuarakan untuk meredam kecurigaan terkait pemberian bansos ke masyarakat penerima manfaat.