Moeldoko sebut posisi anggota Satpol PP tidak jelas dalam sistem kepegawaian pemerintah.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko buka suara terkait video viral yang memperlihatkan anggota Satpol PP Garut mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Menurutnya, dukungan anggota Satpol PP Garut ke Gibran bukanlah bentuk pelanggaran.  Pasalnya posisi anggota Satpol PP itu, kata Moeldoko, tidak jelas dalam sistem kepegawaian pemerintah.

"Kalau menurut saya enggak. Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapa pun," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/1/2023).

Dukung AMIN di Pilpres, Abuya Muhyidin: Anies-Muhaimin Harapan Ulama dan Bangsa

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Usep Basuki Eko mengatakan bahwa salah satu anggota Satpol PP yakni CS mengajak beberapa rekannya untuk membuat video dukungan kepada Gibran atas inisiatif sendiri. Video itu, kata dia, dibuat sebelum KPU menetapkan capres-cawapres.

"Saudara CS atas inisiatif sendiri mengajak rekan satu regunya yang sedang sama-sama bertugas di Pospam Pengkolan saat itu," kata Ekoseperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (4/1/2024).

CS yang merupakan anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), kata dia, mengaku membuat video tanpa ada arahan dari Ketua FKBPPPN Garut.

"Jadi dapat disimpulkan pembuatan video adalah atas inisiatif saudara CS untuk eksistensi dirinya sendiri, hal ini berdasarkan pengakuan dari saudara CS sendiri dan diperkuat atas hasil pemeriksaan Ketua FKBPPPN Garut yang tidak tahu dan tidak ikut dalam pembuatan video tersebut," ujarnya.

Akibat video viral dukungan ke Gibran, CS mendapat sanksi skorsing hingga tidak diberi gaji selama tiga bulan. Sementara anggota Satpol PP lainnya hanya diskorsing satu bulan.