Merahputih.com - Penyaluran berbagai bantuan sosial jelang Pemilu 2o24 menjadi polemik. Bahkan diusulkan adanya penundaan penyaluran, salah satunya dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu dan meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.

Baca Juga:

TPN Minta Bansos Beras Disetop Dulu Demi Hindari Klaim Kubu Nomor Urut 2

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, pemberian bansos tidak ada kaitannya dengan proses Pemilu.

Menurut Ari, bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR.

"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," kata Ari kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/1).

Bansos saat ini diperlukan bagi rakyat kecil di tengah kondisi yang sulit akibat kenaikan kebutuhan pokok. Lalu, tujuan utama bansos yakni sebagai bantalan agar masyarakat dapat bertahan menghadapi kesulitan yang ada.

"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," ujarnya.

Lalu, lanjut ia, bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Selain menyalurkan bansos, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukimam baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.

"Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024," ujarnya.

Ari membeberkan, target sasaran bansos terdata jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data-data dan pemerintah terus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Pastikan Program Bansos Terus Berlanjut Tanpa Ada Politisasi