MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyebut ada upaya pengondisian lembaga survei untuk menciptakan narasi Pilpres 2024 berjalan hanya satu putaran.

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan, ia mendengar informasi pengondisian dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Baca Juga:

PDIP Solo Laporkan Kader Golkar Diduga Penipuan

Sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima sering berdiskusi mengenai Pilpres 2024 dengan sesama legislator dari pendukung AMIN di Partai NasDem, PKB, dan PKS.

"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran," kata Aria Bima dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Ia memandang ada pembentukan yang sangat jelas dalam opini satu putaran lewat lembaga survei. Di sisi lain, lanjut Aria Bima, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.

"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," ujarnya.

Aria Bima mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, harus meminta izin ke Kapolsek. Kemudian dari Kapolsek ke Bhabinkatibmas, semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai izinnya keluar.

"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner yang ada. Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," ujarnya.

Baca Juga:

Prabowo Tarik Jaket Bahlil, PDIP: Jokowi Tak Pernah Kasar

Menurut Aria Bima, hal tersebut yang lazim ditemukan di lapangan dan secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, kata dia, saat ini untuk turun satu survei harus mengalami izin yang sedemikian menjadi tidak akademis.

"Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang pikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk bangun opini. Dan kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralitasan aparat," bebernya.

Pada kenyataannya, lanjut Aria Bima, partisipasi publik terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud MD atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sangat tinggi. Fenomena ini, menurut dia, tidak masuk akal bila melihat opini publik menginginkan satu putaran.

"Itu yang menurut kami ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan. Tentang apa hasilnya (dengan AMIN), ya, kita sepakat saja. Ada kecenderungan kami sepakat dua putaran," tegas Aria Bima. (Pon)

Baca Juga:

Politikus PDIP Rasakan Intimidasi Dalam Pemilu 2024