tirto.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak diperlukan. Sebab hal ini akan menunjukan bahwa klaim dampak positif IKN terhadap ekonomi dan tenaga kerja lokal menjadi terbantahkan.

"Tragedi IKN akan mengulang smelter nikel ya, di mana porsi TKA nya cukup besar," ujar Bhima kepada Tirto, Rabu (14/6/2023).

Bhima mengingatkan sebaiknya pemerintah mengundang masuk investasi asing dan tidak dengan pekerjanya. Karena dampak lain penggunaan TKA adalah keluarnya devisa dalam bentuk remitansi.

"Karena upah dan tunjangan yang diterima TKA langsung ditransfer ke negara asalnya," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasannya mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini lantaran sumber daya manusia (SDM) Indonesia belum memiliki kualitas pekerjaan yang baik.

"Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi. Kuat, tapi masih belok-belok," ujar Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, dikutip Selasa (13/6/2023).

Luhut mengatakan sepanjang ini adalah kepentingan nasional, maka tidak perlu diperbesarkan. Toh, kata Luhut nantinya SDM dalam negeri bisa belajar banyak dan menggantikan tenaga kerja asing tersebut.

"Mungkin enam bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu dia (TKA), nanti sambil jalan, kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa lagi," kata Luhut.

Mantan Menkopolhukam itu mengakui sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan tenaga kerja asing atau bule dalam untuk mengawasi kualitas proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat (9/6/2023).