Dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum, pemisahan itu berkaca dari masa kampanye menuju Pemilu Serentak 2024.

Hingga berjalan 1 bulan kampanye, kata Anas, atmosfer kampanye dipenuhi oleh tema, isu, dan pemberitaan seputar pilpres dan menenggelamkan isu seputar pileg.

"Padahal Pemilu 2024 juga menyangkut pemilihan cabang-cabang kekuasaan selain eksekutif, yaitu kekuasaan legislatif yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan demokrasi," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Senin (1/1).

Kondisi itu, lanjutnya, tentu akan mengganggu sistem demokrasi. Pasalnya, seakan-akan pilpres menjadi faktor determinan dan yang lain hanya kontestasi tambahan saja.

"Pileg menjadi tidak fokus, baik bagi kontestannya (partai politik) dalam menyampaikan programnya, maupun bagi masyarakat pemilih dalam menentukan mana partai yang layak dipilih," tuturnya.

Anas pun menekankan, demi sistem demokrasi dan fikus pemilih, ma sebaiknya gelaran Pemilu 2029 nanti bisa dipisahkan antara pileg dan pilpres.

"Maka dalam hemat saya, Pemilu 2029 harus dipisahkan waktunya, di mana didahului proses pileg yang menjadi dasar pengusulan calon pada Pilpres," pungkasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.