Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, dan menyebabkan 1 relawan meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat.

"Kami menilai, tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum yang brutal," ujar Usman dalam keterangan tertulis bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dikutip Senin (1/1).

Menurutnya, tindakan main hakim sendiri oleh anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, dan harus dilakukan penindakan yang tegas secara institusional.

Meskipun muncul pernyataan dari Kapendam IV Diponegoro, yang beralasan sejumlah anggota TNI merasa terganggu dengan suara knalpot bising dari motor relawan Ganjar-Mahfud sewaktu berkampanye di jalan raya.

"Karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI," sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, Usman menilai tindakan sewenang-wenang aparat yang terjadi pada masa tahapan akhir Pemilu Serentak 2024 telah menciderai pesta demokrasi yang berjalan.

"Terlebih saat ini merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh Anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan Capres/Cawapres, hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu," tandasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.