JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir sepanjang 2023, Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens menjadi tawanan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Papua.

Operasi pembebasan sudah dilakukan aparat gabungan TNI-Polri, namun pilot berkebangsaan Selandia Baru itu urung dibebaskan hingga saat ini.

Philips KKB pimpinan Egianus Kogoya setelah pesawat yang dipilotinya dibakar di Bandar Udara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, 7 Februari 2023.

Saat itu, pesawat mengangkut lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP).

Philips dan kelima OAP disebut melarikan diri ke arah yang berbeda. Akan tetapi, kelima OAP itu berhasil kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, pilot Philips disandera KKB.

Aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz pun melakukan operasi pencarian terhadap Philips.

Baca juga: 10 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima Agus: Kita Kedepankan Operasi Teritorial

Berkali-kali, Laksamana (Purn) Yudo Margono saat masih menjadi Panglima TNI, menyatakan tidak pernah mengerahkan pasukan khusus untuk operasi tersebut.

Seperti yang ia sampaikan usai memimpin rapat pimpinan (rapim) TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta, 10 Februari.

Yudo mengatakan bahwa ia belum berencana mengerahan pasukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) yang beranggotakan pasukan elite tiga matra, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU.

Baca juga: Yudo Belum Pertimbangkan Kirim Koopsus TNI Cari Pilot Susi Air

"Saya kira belum, sampai mengirim seperti tadi lah (kirim Koopssus TNI)," kata Yudo saat ditanya awak media.

Pasukan organik dari Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cendrawasih dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III dirasa cukup untuk operasi itu. Dan memang, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari TNI soal pengerahan pasukan khusus.

Sempat bantah penyanderaan

Namun, sebelumnya sudah tersiar kabar bahwa Philips disandera, seperti yang dikatakan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih saat itu, Letjen Muhammad Saleh Mustafa.

Yudo mengatakan bahwa Philips menyelamatkan diri.

"Enggak ada penyanderaan, dia (mereka) kan ini menyelamatkan diri," ujar Yudo di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Yudo juga membantah Philips disandera KKB.

Baca juga: Panglima TNI Bantah Pilot Susi Air Disandera KKB: Dia Menyelamatkan Diri

"Dari mana itu infonya? Saya malah enggak dapat infonya. Saya belum ada informasi kalau yang dibawa itu," kata Yudo.

Namun, beberapa hari berselang, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui bahwa Philips disandera KKB.

Tadi ada yang tanya, apakah betul ada penyanderaan di Papua? Iya. Si Methrtens itu disandera oleh kelompok Kogoya, itu disandera, dan kami sedang melakukan (cara) persuasif," ujar Mahfud usai rapat dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, 15 Februari 2023.

Baca juga: Pilot Susi Air Masih Disandera, Jokowi: Jangan Dilihat Diam, Pemerintah Berupaya Sangat Keras

Mahfud mengatakan, keselamatan sandera adalah prioritas utama. Oleh sebab itu, pemerintah sedang melakukan pendekatan secara persuasif dengan KKB.

"Tapi kami tidak menutup opsi lain. Kami persuasif agar (pilot) bisa bebas, selamat, damai, tanpa kisruh dan ribut, tapi tidak menutup opsi lain," kata Mahfud saat itu.

Namun, Mahfud belum menyebutkan maksud dari 'opsi lain' tersebut.

Dalam operasi pembebasan pilot Susi Air, TNI enggan mengerahkan prajurit khusus.

“Saya mempunyai prajurit bermampuan khusus, mempunyai alutsista yang bisa menyelesaikan itu, kalau harus menyelesaikan, tapi ini bukan. Ingat ini adalah operasi penegakan hukum sehingga tetap mengedepankan hukum,” kata Yudo usai upacara gaktib dan yustisi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 8 Maret 2023.

Baca juga: Pilot Susi Air 6 Bulan Lebih Disandera KKB, Elsam Sebut Pemerintah Abai

Yudo melanjutkan bahwa pencarian pilot Philips bukanlah operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.

“Kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini, sehingga ya harus sabar, menyelesaikan ini tidak langsung “des”. Ini bukan operasi militer. Ingat, ini bukan operasi militer,” ujar Yudo.