Malang(beritajatim.com) – Kritikan soal nepotisme dilontarkan oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas pada Presiden Joko Widodo. Dia menyebut putusan Mahakamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden erat kaitanya dengan nepotisme.

Pertama, kata Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Kedua putusan soal usia Capres dan Cawapres menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Putra dari Jokowi, sekaligus keponakan Anwar Usman.

“Nepotisme di era Pak Harto (Presiden Suharto) sudah tampak melalui anak-anaknya. Tapi kan tidak sekasar ini, ini kasar banget, lewat MK. Dan sebelum lewat MK, ada hubungan semenda, yang mau gak mau mempengaruhi. Hubungan semenda itu urusan pribadi, itu hak asasi dia saya tidak mau mencampuri,” ujar Busyro.

“Tetapi seharusnya Anwar Usman setelah dia jadi adik iparnya presiden Jokowi, seharusnya mundur sebagai Hakim MK, Ketua MK saat itu. Tetapi tidak mundur. Sekarang diberi putusan oleh MKMK (melanggar etik) reaksinya seperti itu, malah membongkar-bongkar, mungkin semacam bluffing,” imbuhnya.

Busyro yang pernah menjadi ketua KPK dan Wakil Ketua KPK mengingatkan Jokowi untuk mempunyai rasa malu atas dinamika yang ada. Tudingan nepotisme sangat erat karena putusan MK dengan kontestasi Pilpres yang diikuti oleh Gibran erat kaitannya dengan Jokowi dan Anwar Usman.

“Sekarang vulgar banget, tidak ada rasa malu. Padahal rasa malu watak pemimpin, termasuk presiden (Jokowi) harus menunjukkan keteladanannya. Kalau dia punya rasa malu. Tetapi ternyata tidak, dengan putusan MK ini,” ujar Busyro.

BACA JUGA:

Pemaksaan Politik Dinasti Jokowi Hancurkan Demokrasi Rasional

Dia mengaku masih ingat betul saat sering didatangi intelejen di era orde baru dimana saat itu dirinya sering menyikapi praktik korupsi. Dia sering diperiksa karena melakukan kajian menyikapi korupsi dan nepotisme di era orde baru. Tetapi menurutnya, era Jokowi lebih vulgar karena melibatkan MK.

“Saya sendiri juga mengalami sebagai korban yang sering diperiksa oleh intelejen angkatan darat waktu itu. Karena bersama-sama teman-teman di kampus menyikapi korupsi yang sudah mulai dibangun oleh kekuatan-kekuatan feodalisme saat itu. Nepotismenya juga menyertai kalau sudah ada feodalisme, itu nepotismenya menyertai sebagai sahabat karib. Ujungnya korupsi maka ada Tap MPR tentang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotimse), itu fakta sejarah,” ujar Busyro. [luc/but]