"Kebijakan Pj Gubernur membuat posko pengaduan di Balaikota setiap pagi, dirasakan kurang efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja. Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

FPKS DPRD DKI juga menyayangkan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda yang gencar dilaksanakan era Anies Baswedan.

"Hal ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan komunitas pesepeda, serta tidak mendukung upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta," kata Yani.

Selain itu, lanjut Yani, pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO), untuk PT Transjakarta, menunjukkan kurang berpihaknya Heru pada transportasi publik, yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara.

Yani mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.

"Mengorbankan PSO untuk Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD, adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi, daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktifnya," kata Yani.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.