JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mempertanyakan hasil survei menjadi artikel populer di Kompas.com, Jumat (29/12/2023).

Artikel populer lainnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut harus mengembalikan aset mendiang Lukas Enembe.

Selanjutnya, respons Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep terhadap hasil survei Indikator Politik Indonesia dan CSIS.

Berikut ulasan selengkapnya:

Ganjar Pranowo mempertanyakan hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dirilis belakangan ini.

Diketahui, dalam beberapa hasil survei, Ganjar terlihat berada di urutan ketiga dengan elektabilitas yang terus menurun.

Sedangkan di survei lainnya, dia bersama pasangannya, Mahfud MD, diprediksi lolos ke putaran kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ganjar lantas mempertanyakan hasil survei tersebut. Sebab, menurutnya, sambutan masyarakat selalu ramai ketika dirinya berkampanye keliling ke kota-kota Indonesia.

"Mengapa (elektabilitas) saya turun terus-menerus, karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini dan saya bisa bertanya langsung, rasanya kondisi psikologisnya bisa saya rasakan, akan ke mana real suara yang terjadi," kata Ganjar di Pasar Kota Wonogiri, Sukorejo, Giritirto, Kabupaten Wonogiri, Jumat (29/12/2023).

Baca selengkapnya: Pertanyakan Hasil Survei, Ganjar: Kenapa Saya Turun Terus, Sambutan Masyarakat Ramai Begini

KPK disebut harus mengembalikan aset-aset yang disita dan diblokir dari mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, pengembalian itu perlu dilakukan lantaran tanggung jawab pidana Lukas Enembe gugur setelah meninggal dunia.

"Semua aset yang telah disita oleh penegak hukum, termasuk oleh KPK harus dikembalikan kepada keluarga atau ahli warisnya," kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis (29/12/2023).

Diketahui, eks Gubernur Papua itu terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

Baca selengkapnya: Lukas Enembe Meninggal, KPK Disebut Harus Kembalikan Aset yang Disita dan Diblokir