Jakarta (beritajatim.com) – Dalam era digital ini, berbelanja online semakin mudah berkat berbagai e-commerce atau platform digital yang menawarkan sistem pembayaran paylater. Fitur paylater menawarkan opsi “Buy Now Pay Later” (BNPL) dengan proses yang lebih cepat dan mudah.

Meskipun ada berbagai kemudahan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap paylater yang semakin marak. LaNyalla mengatakan bahwa paylater sebenarnya seperti rentenir dengan tampilan yang lebih modern, yang dapat membuat orang terjebak dalam utang dengan mudah.

“Paylater ini mirip dengan rentenir. Mereka juga menggunakan tipu daya agar orang berutang. Apalagi paylater menawarkan transaksi yang lebih mudah dan cepat daripada perbankan,” ujar LaNyalla, Selasa (14/11/2023).

Menurut LaNyalla, kemudahan akses ke pinjaman membuat pengguna paylater terlalu terbawa arus hingga akhirnya terjebak dalam tunggakan. Dia juga menekankan bahwa meskipun administrasinya mudah, suku bunga paylater relatif tinggi.

“Transaksi paylater ini dapat menimbulkan masalah finansial baru. Terlebih lagi, fitur ini seringkali disertai dengan suku bunga yang tinggi. Ini harus diakui oleh masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA:
Ketua DPD Dorong Kembali ke Sistem Terbaik untuk Indonesia

LaNyalla juga menambahkan bahwa kurangnya literasi keuangan semakin membuat masyarakat terjerat dalam kesulitan ekonomi dan akhirnya terjadi kesalahan keuangan.

“Kesalahan keuangan ini sangat kita khawatirkan. Di satu sisi, mereka sudah terjerat utang, dan kemudian, untuk melunasi pinjaman, mereka malah berutang lagi kepada pihak lain,” ujarnya.

BACA JUGA:
Ketua DPD Buka Pameran Tosan Aji: Keris Jati Diri Bangsa

Senator asal Jawa Timur ini juga mencatat bahwa pemerintah belum membuat regulasi terkait metode pembiayaan paylater. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang mengikat untuk melindungi masyarakat dari risiko tersebut.

“Menurut saya, keberadaan paylater memiliki potensi risiko yang besar terhadap kesehatan finansial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat dari OJK. Selain itu, perlu pengawasan yang ketat untuk meminimalkan dampak negatifnya,” tambahnya. [beq]