Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional Dekarbonisasi Sektor Persampahan di Banyuwangi. Peserta lokakarya yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut melihat bagaimana praktik-praktik baik pengelolaan sampah yang dilakukan Banyuwangi dengan skema public – private partnership.

Lokakarya ini dihadiri langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, Staf Ahli Bidang Energi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pejabat Esselon II Kementrian/Lembaga.

Menpan RB Azwar Anas mengatakan, penanganan sampah selama ini masih menjadi permasalahan yang dianggap belum genting. Padahal, menurut Menpan, sampah saat ini menjadi isu arus utama yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah.

“Kami memahami ada banyak sektor yang penting yang perlu dieksekusi oleh pemerintah daerah. Namun, masalah sampah ini saat ini tidak boleh kita abaikan, kita harus sudah mulai berpikir bagaimana penanganan sampah ke depan demi keberlangsungan lingkungan kita ke depan,” ujar Anas.

Anas menyebut, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan terhadap isu termasuk masalah sampah, sehingga masuk dalam salah satu prioritas untuk pembangunan. “Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah untuk menjadikan isu sampah masuk dalam prioritas pembangunan,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati mengatakan daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan penanganan sampah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaannya, dengan catatan hanya kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat.

“Banyuwangi adalah contoh bagaimana penanganan sampah yang dilakukan pemkab mendapat dukungan dari sektor privat dan masyarakatnya sendiri. Kami berharap, lewat forum di Banyuwangi ini bisa memberikan inspirasi serta sharing pengalaman baik antar daerah,” kata Nani.

Banyuwangi sendiri saat ini memiliki sejumlah  program persampahan mulai  pembangunan TPS3R  hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemkab telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan. Karenanya penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif, dari hulu ke hilir.

“Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga Surat Edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa,” terang Ipuk. [rin/suf]