27 Desember 2023 17:32 WIB

Penduduk Rohingya yang sudah ada di Rakhine sejak tahun 1055 dan sempat berjaya di Myanmar, terusir dari tempat tinggalnya

Pengungsi Rohingya (UNHCR)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Thohir mengaku prihatin akan nasib etnis Rohingya di Myanmar.

Keprihatinan itu ia sampaikan ketika melihat berbagai penderitaan dan kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Penduduk Rohingya yang sudah ada di Rakhine sejak tahun 1055 dan sempat berjaya di Myanmar, terusir dari tempat tinggalnya," kata Anggota Komisi XI DPR RI dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Rabu (27/12/2023).

Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

Hafisz mengatakan, sikap Pemerintah Myanmar yang tak lagi mengurus mereka karena dianggap bukan warga negara Myanmar menjadikan nasib muslim Rohingya semakin tak jelas.

"Akibat tak ada kewajiban tersebut, pemerintah bertindak semena-mena: melakukan pembunuhan dan pengusiran. Sikap represi semakin parah. Penduduk Rohingya terus-terusan dibantai dan diusir. Hak dasar manusia tak lagi diperoleh mereka. Sudah lebih 1 juta penduduk Rohingya yang terusir dari tanah kelahirannya. PBB pun mencatat Rohingnya sebagai kelompok paling teraniaya di dunia," ungkapnya.

Hafisz mendorong agar negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bertindak lebih jauh untuk menghentikan kekerasan dan genosida yang dilakukan junta militer Myanmar kepada muslim Rohingya.

"Tak hanya sekedar mengutuk, tapi dunia dan ASEAN harus membuat langkah konkret untuk hentikan itu semua. Bisa saja misalnya Myanmar kita isolasi dari berbagai forum dunia, embargo senjatanya, ekonominya, bekukan pasport dan visa mereka dan seret para pelaku genosida ke mahkamah internasional untuk diadili," tegasnya.

Hafisz juga menegaskan, BKSAP DPR RI memiliki komitmen yang kuat untuk terus menyuarakan berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Kita akan terus suarakan penderitaan warga muslim Rohingya yang HAMnya terus direndahkan dan dilecehkan rezim junta militer Myanmar. BKSAP mengajak agar masyarakat dunia bersatu melawan segala bentuk pelanggaran HAM termasuk yang tengah dialami jutaan warga muslim Rohingya," pungkasnya.