JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menganggap ada hal yang tidak sesuai dengan aturan KPU terkait pengiriman 62.552 surat suara secara prematur di luar jadwal yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei terhadap para pemilih di sana yang tercatat mencoblos via pos.

Namun, ia belum dapat bicara soal sanksi terhadap PPLN Taipei.

"Tentu saja nanti secara internal, karena ada situasi yang boleh dikatakan tidak taat dan tidak cermat dalam (memedomani) peraturan KPU, kami akan melakukan tindakan administratif," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers, Selasa (26/12/2023).

Baca juga: KPU Beberkan Alasan PPLN Taipei Kirim Ribuan Surat Suara ke Pemilih di Luar Jadwal

"Soal nanti sanksinya apa yang tepat itu nanti akan kami sampaikan, akan kami bahas lagi di internal KPU, melalui rapat pleno," jelasnya.

Terkait hal ini, KPU telah memberi peringatan kepada PPLN sedunia.

"KPU sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia, 128 PPLN, termasuk Taipei," imbuh dia.

PPLN sedunia diminta memperhatikan dan memedomani ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu UU Pemilu maupun Peraturan KPU, soal pemungutan dan penghitungan suara.

PPLN sedunia juga diminta melaporkan situasi dan dinamika lokal yang berkembang di wilayah kerja masing-masing ke KPU RI agar bisa dibahas jalan keluarnya, bukannya melakukan tindakan sendiri sebagaimana terjadi di Taiwan.

Baca juga: KPU: Surat Suara yang Terkirim Lebih Awal ke Pemilih di Taipei Dianggap Rusak

"Karena apa? Penanggung jawab akhir dan juga pengendali kegiatan kepemiluan dan yang memimpin kepemiluan adalah KPU," kata Hasyim.

"Kami minta PPLN bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hal-hal yang dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI menerima surat klarifikasi Ketua PPLN Taipei terkait permohonan maaf dan penjelasan di balik pengiriman puluhan ribu surat suara secara prematur kepada pemilih di Taiwan via pos.

"Pertama, pemilih kita di Taipei atau Taiwan sebagian besar atau didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)," kata Hasyim dalam jumpa pers, Selasa (26/12/2023).

Warga yang menjadi pekerja migran itu menghadapi kondisi yang beragam soal aturan dari penyedia kerja.

Baca juga: KPU Akui Surat Suara Taipei Terkirim Lebih Awal ke Pemilih

"Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali dan satu bulan sekali," ucap Hasyim.

"Kemudian, terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terkahir," tambah dia.