Jakarta, CNBC Indonesia - Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ramai diperbincangkan. Utamanya ketika adanya kekhawatiran pemimpin yang terpilih berikutnya di 2024 tidak melanjutkan proyek yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Padahal sudah ada Undang-Undang (UU) yang memandatkan proyek IKN harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Berdasarkan UU Nomor 21/2023 Tentang Perubahan UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dituliskan progres pembangunan dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional untuk jangka waktu minimal 10 tahun terhitung sejak aturan ini berlaku.

Setidaknya saat ini masyarakat sudah bisa menilai mana pasangan calon yang mau melanjutkan proyek IKN atau tidak. Hal ini bisa dinilai dari pernyataan yang dilontarkan masing-masing pasangan calon (Paslon) capres dan cawapres di pemilu 2024 ini.

-

-

Jika melirik, pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD pun juga Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, keduanya secara terang-terangan mau melanjutkan pemindahan Ibu Kota Nusantara, termasuk meneruskan program-program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi.

Berbeda halnya dengan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang menjual visi dan misi perubahan. Meski tidak langsung menolak adanya pemindahan Ibu Kota Nusantara, beberapa partai politik pendukungnya sangat menolak keras ibu kota berpindah ke Kalimantan Timur. Bahkan kritikan kerap dilontarkan pihak Anies maupun para pendukungnya selama masa kampanye Pilpres 2024 ini.

Untuk diketahui Pembangunan fisik proyek IKN telah dimulai sejak 2020 lalu, dengan total 40 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah. Namun kini proyek itu dibantu oleh 10 investor kelas kakap seperti Sugianto Kusuma, Anthony Salim, Franky Widjaja dan lainnya, yang menggarap infrastruktur komersial, meski belum ada investasi langsung dari investor asing.

IKN Terancam Ditangan Anies?

Anies tidak pernah memberikan pernyataan langsung bahwa dirinya menolak IKN. Namun, banyak pernyataannya yang mengkritik IKN, selain itu dirinya berjanji akan mengkaji ulang pemindahan ibu kota jika terpilih menjadi presiden.

"Kalau kata Undang-Undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut Undang-Undang nantinya akan pindah ke Nusantara, betul tidak? nanti saya lihat kalau saya terpilih kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang," kata Anies dalam sebuah diskusi di Bandung, November lalu.

Anies beralasan anggaran pemerintah terbatas bila digunakan untuk memindahkan ibu kota. Menurutnya anggaran itu lebih baik digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, jaminan kesehatan dan pengentasan stunting.

Seperti yang diketahui total kebutuhan dana pemindahan Ibu Kota diestimasi mencapai Rp 466 triliun, meski pemerintah memastikan kas negara yang terlibat nantinya hanya 20% dari total pembangunan.

Namun sampai saat ini pembangunan masih mengandalkan APBN. Diketahui tahun ini APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN mencapai Rp 29,4 triliun dan 2024 mencapai Rp 40,6 triliun.

Selain itu dalam Debat Capres 2024 pertama, Selasa (12/12/2023) lalu, respons Anies terhadap pertanyaan terkait. Ia melihat pemindahan ibu kota tidak membereskan masalah di DKI Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan pemindahan ibu kota merupakan contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.

"Sehingga siapa yang kritis dianggap oposisi, siapa yang pro dianggap pro pemerintah karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang berikan ruang kepada publik," ungkap Anies.

Anies juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota justru akan memicu ketimpangan pembangunan. Bahkan partai pendukungnya yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keras menolak pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman beberapa waktu lalu.

Foto: CNBC Indonesia
Jumlah Investor dan Aliran Dana IKN

Kubu Dukung IKN

Jika pasangan Amin" memilih sikap untuk siap mengkaji ulang, dua pasangan capres lainnya, Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran menjual narasi melanjutkan program Jokowi, salah satunya adalah IKN. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini sempat mengunjungi IKN pada Kamis (7/12/2023) lalu.

Saat itu Ganjar menunjukan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN.

"Itu pertanyaan berulang-ulang yang sudah saya jawab. Saya ada di sini (menjadi capres) yang pertama (yang kampanye di IKN) untuk menunjukkan komitmen itu," tegas Ganjar.

Ganjar yang mengenakan kemeja putih itu menjelaskan, dia konsisten mendukung keberlanjutan pembangunan IKN karena menjadi sebuah konsep yang sudah lama disiapkan Pemerintah Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno.

"Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan, dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," ucapnya.

Maka, Ganjar berkomitmen jika terpilih menjadi presiden, maka salah satu tugas yang harus dilakukan adalah meneruskan pembangunan IKN yang sudah dirintis para pendahulunya.

"Dari presiden ke presiden (IKN Nusantara) belum berhasil dan sekarang sudah dimulai, maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik, agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," tuturnya.

Begitu juga dengan Prabowo juga bakal melanjutkan pembangunan IKN, seperti yang tertulis dalam dokumen visi, misi dan program kerja bertajuk Bersama Indonesia Maju.

"Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan," dikutip dari dokumen visi, misi, dan program kerja kedua pasangan calon itu.

Bahkan, dalam dokumen itu, pembangunan IKN dimasukkan ke dalam salah satu prestasi Prabowo sebagai menteri pertahanan sejak 2019 dengan menyebutkan Menhan Prabowo perbaiki dan tingkatkan kualitas SMA Taruna Nusantara, membangun lima sekolah baru di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan membangun dua politeknik baru.

Dalam acara Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo - Gibran (TKN) Erwin Aksa juga sudah membuat rencana untuk pembangunan IKN.

Erwin mengatakan citra IKN sebagai lambang kemajuan adalah tidak adanya rumah toko dan motor. "Di mana kota di Indonesia yang ga ada ruko, di mana kota di Indonesia kendaraannya tidak ada motor, kebisingan, polusi," kata Erwin.

Menurut Erwin, alasan itulah yang membuat pasangan Prabowo-Gibran keukeuh untuk melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih menggantikan Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2024. Dia tak memungkiri bahwa sebagian anggaran untuk proyek IKN berasal dari APBN. Namun, dia menilai manfaat dari pembangunan itu akan lebih besar.

Dia melanjutkan bahwa rencana membangun IKN didasarkan atas pemikiran yang jangka panjang. Manfaat pembangunan IKN, menurut dia tidak hanya untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu Komitmen kubu Prabowo - Gibran ditunjukan dengan hadirnya Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang juga mengunjungi kawasan IKN, (16/12/2023).

"Ini pertama kalinya saya ke IKN, bapak, ibu, ini luar biasa sekali. Mohon doanya," ujar Gibran.

Respons Santai Jokowi, Tak Khawatir IKN Mangkrak

Dalam berbagai kesempatan Jokowi juga kerap ditanya mengenai kekhawatiran proyek ini bakal mandek setelah ada presiden baru di 2024. Namun secara terbuka dirinya menegaskan tidak khawatir mengenai hal itu karena proyek itu sudah memiliki landasan hukum yang jelas yakni UU Nomor 21/2023.

Selain itu, ia juga sempat merespon pernyataan Anies yang mengkritik IKN memicu ketimpangan pembangunan. Padahal menurutnya adanya IKN justru memicu pemerataan.

"Justru kebalikannya kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris," kata Jokowi di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Jokowi menjelaskan, 58% ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa. Padahal Indonesia ada 17 ribu pulau yang seharusnya mendapatkan kue ekonomi yang lebih baik dari sekarang.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang ," paparnya.

Meski demikian, Jokowi merasa setiap opini berhak disampaikan oleh siapapun. IKN sendiri sudah diatur melalui Undang-undang (UU) dan kini pemerintah fokus untuk melaksanakan.

"Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan tapi IKN itu sudah ada UU sudah ada undang-undangnya," tegas Jokowi.

[-]

-

Jokowi Ungkap Update Terbaru IKN ke Pengusaha China, Ini Dia
(dce)