"14 Juni 2022 itu sudah masuk dalam tahapan Pemilu, dan pada masa itu sebagian besar anggota KPU kabupaten dan kota sudah habis masa jabatannya," kata Hasyim dalam webinar Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Selasa (19/4/2022).

Meski banyak yang habis masa jabatannya pada pertengahan fase Pemilu, namun hal itu tidak terjadi dalam waktu serentak.

"Kita harus menghadapi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu," ujarnya.

Hasyim berkaca pada periode Pemilu sebelumnya saat tahun 2018, Ketua KPU saat itu banyak berkeliling ke daerah untuk melantik para anggota KPU baru agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

"Waktu itu mas Arief Budiman banyak berkeliling ke berbagai daerah dan melantik para anggota hingga pukul 24.00 WIB," ungkapnya.

Tidak hanya melantik, Ketua KPU saat itu juga harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia. Karena kekosongan posisi jabatan terjadi di banyak daerah.

"Setelah melakukan pelantikan di satu tempat langsung berpindah dengan menggunakan pesawat ke tempat lain untuk melantik anggota KPU lainnya," ujarnya.

Selain tantangan banyaknya posisi jabatan anggota KPU yang akan segera pensiun, masalah infrastruktur juga akan menjadi problematika yang akan dientaskan selama masa Pemilu berlangsung.

"Kami ketika menganggarkan anggaran Pemilu juga menggunakan untuk perbaikan infrastruktur. Hal itu mengingat tidak semua daerah memiliki kantor KPU permanen, karena ada yang menyewa dan di beberapa lokasi situasinya tidak baik. Dan ini perlu disiapkan anggarannya," jelasnya.

Dirinya berdalih perbaikan infrastruktur hanya bisa dilakukan saat masa Pemilu karena anggaran sulit diberikan bila Pemilu telah usai.

"Karena kalau mengajukan setelah pemilu, pemberi anggarannya sudah tidak sesemangat saat sebelum Pemilu," pungkasnya.