tirto.id - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengungkapkan ada empat partai yang sulit untuk menjalin koalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Empat partai itu adalah PDIP dengan Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Partai Gerindra.

"Hal ini terlihat sejak 2004 saat Partai Demokrat berkuasa, PDIP memilih menjadi oposisi dan saat PDIP berkuasa ada usaha dari Partai Demokrat untuk masuk istana namun PDIP tidak menerima," kata Saiful Mujani di kanal Youtube SMRC yang ditayangkan pada Kamis (21/4/2022).

Adapun Nasdem dengan Gerindra, Saiful tidak bisa menjelaskan dengan detail alasan mengapa dua partai yang pendirinya sama-sama dari Partai Golkar itu tidak bisa saling bersatu.

"Ada partai yang tidak bisa bertemu yaitu antara Nasdem dan Gerindra. Karena mereka punya pengalaman sendiri yang tidak bisa dijelaskan kepada publik mengenai hal ini. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah," jelasnya.

Ternyata Nasdem selain sulit untuk berkoalisi dengan Gerindra, juga nampak mengalami kebuntuan saat dihadapkan dengan koalisi dari PDIP di pemerintahan.

"Belakangan Nasdem dengan PDIP juga tidak mudah untuk berkoalisi, dan tidak mudah untuk berkomunikasi," terangnya.

Hambatan dalam berkoalisi ini terjadi karena komunikasi para pimpinan atau elite partai. Sehingga bila semakin mudah komunikasi maka semakin terbuka pintu koalisi.

"Oleh karena itu faktor kemudahan komunikasi antara elite partai ini mempengaruhi dari koalisi," ujarnya.

Dari hasil survei SMRC, hingga saat ini ada tiga partai yang masih menjadi penentu dalam koalisi Pemilu 2024 berdasarkan aturan presidential threshold.

"PDIP bisa maju sendiri tanpa koalisi, Golkar dan Gerindra masih butuh tambahan satu atau dua partai untuk mencapai gerbong koalisi," ungkapnya.

"Meski PDIP mampu maju sendiri, namun hampir dipastikan untuk mengajak partai lain bila belajar pada proses pemilihan sebelumnya," tuturnya.

Selain partai faktor Nahdlatul Ulama juga menjadi penentu koalisi dalam proses Pemilu. Meski tidak memiliki kursi di DPR namun besarnya jumlah anggota menjadi bahan pertimbangan sejumlah partai untuk mengajak perwakilan dari NU.

"Selain Ma'ruf Amin yang diajak oleh Jokowi saat ini, Pimpinan NU sering diminta menjadi calon wakil presiden: Hasyim Muzadi oleh Megawati, Salahuddin Wahid oleh Wiranto: 2004, Jusuf Kalla Oleh SBY, dan Jusuf Kalla oleh Jokowi," terangnya.