Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyampaikan bahwa rencana penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal sudah disepakati di sela acara COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa waktu lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur & Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, pembiayaan untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW) telah mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB). Adapun saat ini pihaknya bersama PT PLN (Persero), ADB, dan PT SMI terus bekerja sama untuk menyukseskan program ini.

"Karena sebenarnya PLTU Cirebon-1 ini ada value terbesarnya adalah kita jadi bisa punya satu sumber transaksi untuk melakukan early retirement," kata dia dalam konferensi pers 'Program Kerja Kemenko Marves Tahun 2023 beserta Capaian dan Hasil Evaluasinya' secara online, Jumat (22/12/2023).

-

-

Menurut Rachmat, pihaknya terus mempelajari beberapa risiko yang perlu dimitigasi sebagai imbas dari penghentian operasional pembangkit ini. Misalnya, masa kontrak jual beli listrik yang harus diperpendek dari rencana awal.

"Terus mungkin ada investasi tambahan, mungkin ada aset yang menurut kita dia tidak standar. Jadi hal-hal tersebut sudah kita kerjakan," katanya.

Seperti diketahui, rencana pemerintah Indonesia merealisasikan program penghentian operasional PLTU Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal, alias pensiun dini sudah di depan mata.

Hal tersebut menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Development Bank (ADB) dengan pemerintah Indonesia dibawah naungan program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1.

Penandatanganan yang tidak mengikat tersebut diteken di sela acara COP28 di Dubai (3/12) antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA).

Di dalam kesepakatan ini PLTU Cirebon-1 akan mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni Juli 2042. Adapun transaksi akan dirampungkan pada paruh pertama 2024.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa optimistis kerangka perjanjian kerja ini menjadi perkembangan yang cukup penting. Terutama bagi transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

"ADB akan terus bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Indonesia dan kawasan untuk menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara dan bahan bakar fosil lainnya dapat dihentikan sejak dini dengan cara yang adil dan terjangkau," Ujar Asakawa dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/12/2023).

-