"Kami sudah sepakat kemarin di KPK tidak ada money politic, salah satu yang termasuk adalah mahar politik," kata Arsul Sani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta pada Kamis (19/5/2022).

Meski menolak politik uang, dirinya tidak memungkiri bahwa dalam proses pemilu tetap membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit.

"Nantinya bila ada kandidat yang diusung maka jumlah dan cara mendapatkan biaya untuk politik nanti akan didiskusikan," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut kandidat yang diusung juga harus memikirkan biaya politik partai yang saat itu berbareng dengan proses pemilihan legislatif.

"Nanti kami secara internal akan menanyakan kepada kandidat yang akan diusung bagaimana cara dia membiayai kontestasi Pilpres dan Pileg," ungkapnya.

Arsul menjelaskan bahwa kerjasama dalam menyusun anggaran kampanye ini tidak bisa terlepas dengan realitas politik yang membutuhkan dana cukup besar.

"Sebagai sebuah realitas politik, tidak mungkin sebuah parpol untuk menyediakan biaya. Tentunya dengan ketentuan akan dicari bersama dan akan menjadi pertanyaan bagaimana bisa membiayai Pilpres ini," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menegaskan PPP tidak akan melakukan politik uang transaksional seperti meminta tarif saat akan dicalonkan.

"Kami tidak akan meminta semisal akan diusung harus bayar tiket sekian," ungkapnya.

Dia membuktikan integritas partainya dengan Presiden Joko Widodo yang saat dicalonkan pada Pemilu 2019 tidak menggunakan biaya atau mahar.

"Tanya saja ke Pak Jokowi, saat kita mendukung beliau, apakah ada mahar yang dimintakan ke beliau," tantangnya.