tirto.id - Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/5/2022). Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pertemuan tersebut membahas soal persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hasyim mengaku ada sejumlah isu yang dibahas. Pertama, Jokowi ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 yang digelar serentak berjalan sesuai dengan jadwal, yakni Rabu (14/2/2024).

"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," tutur Hasyim usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Jokowi juga menginstruksikan kepada para menteri yang berhubungan dengan Pemilu 2024 untuk membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024. Jokowi juga memerintahkan untuk memberikan dukungan secara penuh kepada KPU.

"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," tutur Hasyim.

Ketiga, Jokowi berpesan kepada KPU di tingkat pusat hingga para penyelenggara pemilu di tingkat daerah untuk meningkatkan kualitas pemilu. Hal itu mengacu pada jumlah partisipasi pemilih, peningkatan kualitas pendidikan pemilih serta penguatan tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.

Jokowi juga ingin KPU berhati-hati dalam menyelenggarakan pemilu. Ia mengingatkan agar isu teknis pemilu tidak menjadi isu politik yang bermasalah seperti isu pendaftaran pemilu, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara hingga rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu.

Jokowi juga meminta KPU mempersingkat waktu kampanye. Pemerintah dan KPU memang sudah sepakat bahwa kampanye akan memakan waktu 90 hari.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkapnya.

Terakhir, Jokowi akan mengerahkan seluruh aparat negara untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024 dari proses produksi hingga tahap pelaksanaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemerintah juga akan melindungi surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi suara. Jokowi menekankan agar logistik yang digunakan memakai produk dalam negeri.

"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," pungkas Hasyim.