JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan, terdapat lebih dari 3.300 Warga Negara Indonesia (WNI) yang jadi korban online scam atau penipuan online sejak tahun 2020.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha mengatakan, jumlahnya mengalami peningkatan sejak tahun 2021, dan terus meningkat hingga 8 kali lipat di tahun ini.

Jumlah negara tujuannya pun merambah luas, tidak hanya di Asia Tenggara.

Terbaru, korban tersebar di Uni Emirat Arab (UEA) dan beberapa negara lain, yaitu Myanmar, Vietnam, Thailand, hingga Laos.

"Ada 4 warga kita jadi korban di sana (UEA), sama bisnisnya adalah online scam," kata Judha di kawasan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Penipuan Online Jaringan Internasional Berkedok Kerja Paruh Waktu Terbongkar, Kerugian Korban Capai Ratusan Juta Rupiah

Judha menyampaikan, ada faktor pendorong yang memicu peningkatan kasus. Salah satunya tawaran kerja dengan gaji menggiurkan sekitar 1.000 - 1.200 dollar AS tanpa kualifikasi keahlian tertentu.

Tak ayal, korbannya berbeda dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti biasanya.

Judha bilang, korban didominasi oleh generasi Z, berasal dari keluarga kelas menengah, dan berasal dari kalangan berpendidikan.

Biasanya, kata Judha, korban TPPO merupakan perempuan, berasal dari keluarga rentan dan miskin, dan dari pulau terpencil (remote island).

"Profile victims dari online scam ini completely different, (mereka adalah) Gen Z, educated, bahkan dalam catatan kami ada yang punya gelar master degree. Ada yang dari golongan menengah, dan ada yang sudah bekerja dan dapat tawaran yang lebih menggiurkan, (memutuskan) pindah (kerja)," ucap Judha.

Baca juga: Kemenlu Filipina Panggil Dubes China Terkait Geger Laut China Selatan

Faktor lainnya, perusahaan-perusahaan online scam banyak berdiri di salah satu daerah konflik Myanmar, Myawaddy.

Karena daerah konflik, otoritas Myanmar tidak bisa masuk dan mendisiplinkan perusahaan tersebut.

Myawaddy lanjut Judha, seolah menjadi safe haven bagi perusahaan-perusahaan online scam.

"Pull factor-nya perusahaan-perusahaan tersebut tidak terjamah oleh hukum karena ada di wilayah konflik. Isu ini sekarang bukan hanya untuk Indonesia saja karena korbannya sudah berasal dari 59 negara," jelasnya.

Lebih jauh Judha menyampaikan, tidak semua korban online scam merupakan korban TPPO.

Korban TPPO harus memenuhi tiga unsur sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketiga unsur tersebut adalah proses, cara, dan eksploitasi.

Baca juga: Minta Semua Pihak Serius Perangi TPPO, Wapres: Korban Harus Bebas dari Belenggu Sindikat

Faktanya, beberapa di antara korban justru menjadi pelaku perekrutan WNI, dan berkali-kali datang ke negara tempat perusahaan online scam berada karena tergiur gaji tinggi.

"Jadi dari 3.300 (lebih korban), sudah kita tolong, kita bantu kita fasilitasi pulang ke Indonesia, (namun) berangkat lagi ke luar negeri, bekerja lagi di jenis perusahaan serupa. Nah, ini bukan korban," sebut Judha.