PIKIRAN RAKYAT – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan transaksi janggal dana kampanye Pemilu 2024 kepada publik.

Juru Bicara Timnas AMIN Billy David mengatakan, dengan dibukanya data mencurigakan tersebut, timnya bisa segera mengambil sikap jika terafiliasi dengan temuan itu.

"Termasuk jika ada yang diindikasikan terafiliasi dengan AMIN, kami bisa mengambil langkah-langkah dan sikap selanjutnya," kata Billy di Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Desember 2023.

Meski demikian, Timnas AMIN belum bisa memastikan keterikatan mereka dengan transaksi janggal yang ditemukan PPATK.

"Ketika sudah diungkap dulu oleh PPATK, baru kami bisa lihat ada keterkaitan atau tidak," ujarnya.

Pada Kamis, 14 Desember 2023, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 yang meningkat 100 persen selama semester II tahun 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta.

PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung PPATK memantau dugaan transaksi pencucian uang terkait dana kampanye tersebut.

"Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum," ujarnya usai meresmikan bangunan baru Jembatan Otista Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 19 Desember 2023.

Jokowi meminta seluruh pihak yang terlibat pemilu mengikuti aturan yang berlaku dalam hal transaksi dan kampanye.

"Ya semua harus mengikuti aturan yang ada," katanya.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyarankan agar polisi dan KPK ikut mengusut temuan PPATK terkait indikasi tidak pidana pencucian uang pada dana kampanye Pemilu 2024.

“Kepolisian dan KPK harus ikut. Kan KPK punya slogan hajar serangan fajar, itu kan terkait pemilu, money politic, dana kampanye, harus diusut,” kata Ujang dikutip dari Antara.

Menurutnya, keterlibatan polisi dan KPK sangat penting untuk memastikan kebenarannya serta menelusuri siapa aktor di balik dugaan pencucian uang dana kampanye tersebut.***