JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan besarnya bisnis online scam di luar negeri yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) sebagai korban.

Kemenlu menangani lebih dari 3.300 korban WNI yang terjerat sejak tahun 2020.

Jumlah ini mengalami peningkatan sejak tahun 2021, dan terus meningkat hingga 8 kali lipat di tahun ini.

Jumlah negara tujuannya pun merambah luas, tidak hanya di Asia Tenggara. Terbaru, korban tersebar di Uni Emirat Arab (UEA) dan beberapa negara lain, yaitu Myanmar, Vietnam, Thailand, hingga Laos.

"Jadi konteksnya si pelaku scamming adalah WNI yang sebagian ada yang terindikasi (korban) TPPO (tindak pidana perdagangan orang). Korban scamming sendiri adalah WNI. Dan ini adalah bisnis yang sangat besar," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha di kawasan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Kemenlu Tangani 3.300 Lebih Korban Online Scam, Tak Semuanya Kategori TPPO

Judha lantas memberikan gambaran betapa besar bisnis tersebut. Ia bercerita, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI pernah pernah menyelamatkan dengan memulangkan WNI dari Kamboja dengan pesawat carter berbiaya sekitar Rp 1 miliar.

Lewat pesawat yang disewa itu, ada sekitar 215 WNI yang kembali ke Indonesia. Namun, pihaknya mendapat informasi, ada sekitar 645 WNI yang baru diberangkatkan dengan 3 pesawat carter.

"Kami dikontak oleh maskapai yang kami carter. "Pak ini Kemlu kan memulangkan yang bermasalah dari Kamboja. Ini ada 1 perusahaan mau sewa 3 pesawat memberangkatkan WNI ke Kamboja,". Jadi kita pulangkan 215 (WNI), si perusahaan ini memberangkatkan 645. So, ini isu yang kompleks," ujar dia.

Baca juga: Kemenlu Pulangkan 28 WNI Korban TPPO Online Scam di Kamboja

Karena peningkatan korban, Kemenlu tak memungkiri biaya yang dikeluarkan negara untuk menyelamatkan korban online scam pun bertambah.

Namun, Kemlu enggan menyebutkan jumlah total anggaran pemulangan yang telah digelontorkan, karena belum termasuk anggaran dari instansi lain, seperti Bareskrim Polri dan perwakilan RI di negara lain.

"Biaya penanganan yang dikeluarkan negara untuk kasus ini, besar. Kalau (biayanya) meningkat, (itu sudah) confirm. Besar dan meningkat," kata Judha.