KNews.id – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan Hotline Paris atau program layanan pengacara gratis untuk masyarakat yang mengalami persekusi dan isu-isu intoleran jika nanti terpilih pada Pilpres 2024. Pengacara kondang Hotman Paris mengaku tidak masalah dengan nama program itu yang mirip dengan namanya. “Ya tidak apa-apa, boleh-boleh aja,” kata Hotman Paris

Hotman mengaku baru ditelepon Anies terkait rencana program Hotline Paris tersebut. Kata Hotman, Anies terinspirasi darinya. “Barusan dia telepon saya, Anies intinya dia secara halus kasih tahu pemakaian nama Paris itu, secara haluslah, nggak secara terang-terangan, berarti seolah mengakui bahwa terinspirasi dari sana, gitu lho,” kata Hotman.

Hotman lagi-lagi tidak masalah dengan nama program Hotline Paris yang akan dicanangkan Anies itu selama tujuannya baik. Hotman menyebut Anies tahu strategi kalau program itu akan disukai masyarakat.
“Ya kan kalau untuk tujuannya baik, ya kenapa nggak kan, gitu lho. Apa yang saya lakukan itu sudah lebih dari 10 tahun, dan itu saya lakukan bukan mencari nama. Orang saya sudah terkenal. Justru karena udah terkenal, rakyat percaya,” ujarnya.

“Belum ada pembicaraan sampai ke kolaborasi, tapi memang dia terinspirasi dari situ dan dia tahu itu sangat disukai rakyat. Penegakan hukum di Indonesia sudah hancur, terutama untuk rakyat kecil,” imbuhnya.

Anies Bakal Bikin Hotline Paris
Anies Baswedan sebelumnya menjanjikan Hotline Paris atau program layanan pengacara gratis untuk masyarakat yang mengalami persekusi dan isu-isu intoleran. Sebab, menurutnya, setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum karena akan menular dan akan dianggap sebagai sesuatu yang benar.

“Karena itu, langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum,” kata Anies dalam debat pertama capres yang digelar di gedung KPU, Jakarta Pusat. Langkah yang kedua, lanjut Anies, jika bicara soal kerukunan, harus melakukan usaha komunikasi dengan semua pihak. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat.

“Tidak boleh. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua, saya, kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pemikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik, sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya,” ujarnya.
(Zs/Dtk)