PYONGYANG - Natal selalu menjadi momen istimewa dan bersejarah, memegang peranan penting dalam kehidupan banyak orang, terlepas dari apakah mereka merayakannya atau tidak. Natal adalah waktu bagi orang-orang untuk berkumpul, menyebarkan kegembiraan, bertukar hadiah, dan menciptakan kenangan berharga, tak terkecuali bagi mereka yang berada di Korea Utara.

BACA JUGA:

Namun perayaan ini harus dibatasi, dikarenakan Korea Utara menjalin hubungan yang tidak ramah dengan perayaan Natal, setelah secara resmi melarang perayaan tersebut pada 2014.

Sebagai tradisi Kristen, perayaan Natal dianggap bersaing dengan ideologi negara, yaitu Juche, yang diperkenalkan oleh mendiang pemimpin Kim Il-Sung.

Menurut North Korea Info, Pemerintah Korea Utara melihat Natal sebagai tanda pengaruh Barat yang perlu dihindari, sejalan dengan upaya negara untuk menjauhkan pengaruh Barat.

Meskipun terdapat laporan tidak terverifikasi pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa perayaan Natal diam-diam diizinkan dengan tampilan hari libur dan dekorasi musiman, pembatasan resmi diberlakukan pada 2014 dengan menyatakan bahwa perayaan tersebut harus dilarang dan barang-barang terkait Natal harus disita dan dimusnahkan.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Hal ini dikarenakan Pemerintah Korea Utara mengklaim bahwa perayaan Natal dapat digunakan oleh kekuatan Barat untuk merongrong ideologi negara.

Menurut pemerintah, Natal dianggap sebagai alat yang digunakan Barat untuk menyebarkan pengaruh imperialistik.

Pembatasan terhadap Natal terjadi sebagai bagian dari upaya negara untuk menegakkan dominasi agama negara, yaitu Juche.

Juche, yang dipopulerkan oleh keluarga Kim, bertujuan mengesampingkan pengaruh agama Kristen dan Buddha, dengan keluarga pemimpin berusaha menempatkan diri mereka sebagai sosok yang memiliki kekuasaan seperti dewa di mata rakyat.

Pada tingkat individu, respon terhadap larangan Natal di Korea Utara bervariasi, namun mengingat pembatasan media yang ketat, sulit untuk menilai reaksi secara akurat di luar laporan resmi.

Hadiah Natal dari organisasi eksternal dan upaya amal sering kali diawasi ketat, dan bantuan kemanusiaan juga terkendala oleh pembatasan yang ketat.

Larangan Natal di Korea Utara telah mendapat kritik yang tajam dari luar negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara rutin mencatat larangan tersebut dalam laporan Hak Asasi Manusia (HAM) mereka tentang negara tersebut, dan organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International juga mengutuk pembatasan tersebut, menekankan bahwa kebebasan beragama tidak diberikan kepada warga negara.

Meskipun mendapat kritik internasional, implementasi perubahan atas larangan tersebut terjadi dengan lambat.

Pembatasan terhadap perayaan Natal dan praktik keagamaan lainnya tetap berlaku, dengan laporan terus muncul mengenai penangkapan dan penahanan terkait kegiatan keagamaan.

Pembatasan ini terus dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia oleh organisasi luar negeri.