Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati kerja sama penguatan ketahanan pangan dan transformasi digital. Kesepakatan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Menteri Jepang Fumio Kishida dalam KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang.

Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) itu berlangsung di Tokyo, Jepang selama dua hari mulai tanggal 17-18 Desember 2023.

“Kemitraan ASEAN dan Jepang yang telah berjalan selama lima dekade menjadi momentum penting dalam mempersiapkan kerja sama di masa mendatang agar kawasan dapat menjadi lebih stabil dan tangguh di tengah dinamika geo politik dan geo ekonomi yang sangat dinamis,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan tertulis, Senin (18/12/2023).

Pada penguatan ketahanan pangan dan energi, kerja sama diperkuat melalui peningkatan produktivitas rantai pasok pangan melalui pengembangan teknologi dan ketersediaan pupuk. Selain itu kedua negara juga menyepakati penyelarasan standar komoditas pertanian.

Kemudian pada sektor energi, Jepang merupakan mitra penting ASEAN dalam membantu mempercepat transisi energi ke energi baru dan terbarukan yang adil, inklusif, dan terjangkau.

BACA JUGA: Anggota Polisi Dilarang Mengomentari Unggahan Capres-Cawapres

“Kerja sama ASEAN-Jepang dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, termasuk bagi pengembangan ASEAN Green Supergrid dan pemanfaatan ekonomi karbon,“ ujar Presiden Jokowi.

Kerja sama kedua diarahkan guna percepatan transformasi digital. Presiden Jokowi menjelaskan, ASEAN mencatat bahwa potensi ekonomi digital di kawasan sangat besar dan akan tumbuh menjadi 1 triliun dolar AS pada 2030, dan bahkan diproyeksikan mencapai 2 triliun apabila dapat disepakati kerangka kerja sama ekonomi digital ASEAN (DEFA) yang telah diluncurkan pada 3 September 2023 lalu di Jakarta.

DEFA sendiri saat ini sudah mulai masuk pada perundingan putaran pertama pada 1 Desember 2023 dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2025. Kemitraan ASEAN-Jepang dalam pemanfaatan potensi ekonomi digital tersebut diprioritaskan pada program up-skilling dan re-skilling, serta penguatan infrastruktur konektivitas digital. Termasuk di dalamnya adalah integrasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada ekosistem digital.

Presiden Jokowi juga mengharapkan dukungan Jepang untuk pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Support Unit di Jakarta.

Pada tingkat nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini sedang mengoordinasikan Rencana Aksi Nasional Pemanfaatan Persetujuan RCEP yang akan difokuskan pada empat hal, yaitu utilisasi persetujuan RCEP, harmonisasi peraturan dengan RCEP, fasilitasi penunjang perdagangan, serta peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.

Renaksi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada semester I-2024 dalam bentuk Peraturan Presiden.

“Kemitraan ASEAN-Jepang harus berorientasi bagi masa depan rakyat dan kawasan. Untuk mewujudkannya, kerja sama harus inklusif libatkan pebisnis, masyarakat, dan generasi muda dalam bangun sense of ownership,“ tutur Presiden Jokowi.

Adapun pada tahun 2022, total nilai perdagangan ASEAN-Jepang tercatat mencapai 268 miliar dolar AS, mewakili sekitar 7 persen dari keseluruhan angka perdagangan ASEAN di tahun sebelumnya. Jepang juga merupakan investor asing terbesar kedua di ASEAN pada tahun 2022 dengan investasi sebesar 26,7 miliar dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara