Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei memfasilitasi pemulangan enam anak WNI yang terlantar di Taiwan (15/12).

Mereka terdiri atas 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan usia beragam, mulai dari 2 tahun hingga yang tertua berusia 7 tahun. Selama ini mereka ditampung sementara oleh Panti Harmoni di Taipei.

Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha menyampaikan harapannya bahwa penting bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk patuh terhadap hukum setempat. "Tetap fokus kepada niat awal bekerja di luar negeri, yakni untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga di Indonesia”," ujarnya dalam keterangan resmi Kemenlu RI, Sabtu (16/12/2023)

 udha menekankan bahwa proses migrasi PMI ke luar negeri memiliki potensi dampak sosial yang perlu dikelola dengan baik sejak dari hulu.

Upaya pemulangan dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai melalui proses identifikasi, familiarisasi melalui interaksi fisik dan kegiatan bersama, pemeriksaan kesehatan, hingga penerbitan dokumen perjalanan pulang. 

"Setiba di Indonesia, anak-anak tersebut ditampung sementara di UPT Kemensos [Sentra Handayani] untuk proses reintegrasi selanjutnya, sebelum diserahkan kepada keluarga masing-masing," paparnya.

BACA JUGA: Pemerintah Beri Perlindungan Optimal untuk Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Panti Harmoni, saat ini masih terdapat setidaknya 110 anak PMI overstayer yang ditampung di berbagai panti di seluruh penjuru wilayah Taiwan. Beberapa saat ini dirawat orang tua asuh mereka. 

Orang tua kandung mereka sendiri hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya karena tidak dapat dihubungi. 

Penelantaran anak dilakukan karena berbagai alasan seperti pengguna jasa tidak memperbolehkan PMI bekerja sambil membawa anak atau alasan lainnya. 

Fasilitasi pemulangan anak WNI terlantar ini merupakan bentuk kehadiran negara bagi pelindungan hak-hak anak sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News