Jakarta (beritajatim.com) – Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika.

Untuk itu, dia menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Karena keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres.

“Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, sudah diputuskan oleh MKMK. Dalam keputusan itu disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat,” tegas Jamiludin, Selasa (21/11/2023).

Dia menyebut, kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024. Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama netralitas penyelenggara Pemilu.

“Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK,” katanya.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, arah dukungan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sangat terang-benderang. Hal ini terkait sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

“Iya, nggak perlu ada analisa yang rumit melihat statement pak Luhut, hidupnya dia bersama Jokowi sehingga yang dia ucapkan, utarakan pasti ada kaitan dengan Jokowi. Kalau Jokowi sekarang membela Prabowo-Gibran, ya dia bicara tentang Prabowo-Gibran,” kata pria yang akrab disapa Hensat ini.

Dukungan Luhut kepada Presiden Jokowi adalah mutlak. “Kemudian apakah peduli dengan dinasti politik, dan lain-lain ? Kan kepentingan Luhut tidak di situ. Itu kepentingan orang-orang yang menjaga amanah reformasi. Pak Luhut jaga reformasi atau tidak? Itu yang dipertanyakan masyarakat,“ ujarnya. [kun]

BACA JUGA: Gerakan JagaPemilu Dideklarasikan 100 Tokoh Nasional, Masyarakat Diajak Kawal Pemilu 2024